Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah Blangko dan Server E-KTP, Menteri Tjahjo: Hampir Tuntas

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat wawancara Live dengan Tim Redaksi Tempo di Kantor Kemendagri. MARIA FRANSISCA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat wawancara Live dengan Tim Redaksi Tempo di Kantor Kemendagri. MARIA FRANSISCA
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim masalah e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk elektronik yang membuat pusing lembaganya beberapa tahun terakhir ini sudah hampir tuntas.

“Saya sebagai Mendagri minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, satu urusan yang 2 tahun belum tuntas tapi Alhamdulilllah sudah mulai tuntas yaitu urusan e-KTP,” kata dia saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis, 13 April 2017.

Tjahjo mengatakan, salah satunya urusan blangko E-KTP yang terkatung-katung. Serta pemindahan server yang kini diserahkan pengelolaanya pada PT Telkom. “Ada 69 pejabat kami dalam 1,5 tahun ini dipanggil KPK, rata-rata dipanggil 3-4 kali, sekali pemeriksaan 2 jam sampai 12 jam,” kata dia.

Baca: Rapat Kelanjutan Proyek E-KTP Ditunda, Ini Kata Wiranto  

Selepas membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat itu, Tjahjo mengatakan, sudah menandatangani kontrak untuk mencetak lebih dari 7 juta lembar blangko e-KTP. “Tiga juta buat cadangan, empat juta itu untuk kami berikan pada warga yang sudah merekam tapi belum dapat e-KTP,” kata dia.

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan penduduk Indonesia yang wajib memilik e-KTP itu berjumlah 178 juta orang. “Itu dari total 250 juta penduduk Indonesia, yang harus punya KTP paling tidak 178 juta penduduk,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, hingga akhir Maret 2017 warga Indonesia yang sudah memiliki e-KTP berjulmah 172.046.898 orang atau 96,54 persen. Sementara yang datanya siap cetak di selurh Indonesia berjumlah 4,5 juta orang. “Itu sudah merekam, datanya kelar, tapi karena blangko e-KTP habis, sekarang sedang dalam proses,” kata dia.

Catatan Kementerian Dalam Negeri masih tersisa 3,2 juta data warga Indonesia yang datanya diperkirakan masih ganda. “Ada yang mungkin dari status bujangan ke menikah harus ganti KTP dia belum ganti, pindah alamat, KTP rusak, dan punya 2 atau 3 KTP,” kata Tjahjo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Kasus E-KTP, KPK Diminta Terapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Sementara itu, sebanyak 3,46 persen atau 6.160.452 warga yang belum melakukan perekaman. “Perekaman itu tidak bisa dari kami saja, kalau Anda gak mau datang ke kantor, ya gak bisa tercatat. Harus ada peran serta masyarakat untuk mau merekam supaya datanya tunggal,” kata Tjahjo.

Tjahjo meneken tender pencetakan blangko e-KTP itu pada 21 Maret 2017. Dia mengaku, sempat ketar-ketir meneken kontrak pencetakan itu. “Saya teken takut juga, karena bayangkan kemarin itu harganya Rp 4.500 per lembar di-mark-up jadi Rp 16 ribu. KPK masuk. Baru kemarin harga pasarannya kelar. Kami konsultasikan juga ke KPK, ke LKPP, ke BPKP. Ini aman, baru saya teken cetak,” kata dia.

Kendati demikian, Tjahjo masih enggan membeberkan harga tender percetakan blangko e-KTP itu. “Sudah ada, tapi belum bisa ngomong. Ini sudah baguslah,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, blanko e-KTP yang sedang dalam proses pencetakan itu akan didistribusikan bertahap. Giliran pertama warga DKI Jakarta. “Mulai akhir Maret kami serahkan ke DKI dulu, bertahap ke semuanya. Mudah-mudahan akhir tahun, November 2017 sudah bisa terdistribusi semua,” kata dia.

Selain soal blangko, Tjahjo mengatakan, sudah tuntas memindahkan pengelolaan server yang menyimpan data penduduk itu seluruhnya ke Indonesia. “Jaringanya sudah dengan PT Telkom, dulu Biomorf. Sekarang mereka sudah tidak ada lagi,” kata dia.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

14 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

16 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

21 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

24 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

24 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

27 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

30 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

34 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

40 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.