Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kantor Satgas Saber Pungli Bermarkas di Gedung Sate

image-gnews
Kantor Satgas Saber Pungli Bermarkas di Gedung Sate
Kantor Satgas Saber Pungli Bermarkas di Gedung Sate
Iklan

INFO JABAR - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat kini memiliki kantor sekretariat di gedung B lantai dua Gedung Sate Bandung. "Alhamdulillah hari ini kita resmikan kantor sekretariat Saber Punglinya. Kantornya cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan terkait hasil tindakan pungli di lapangan," ucap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  usai peresmian di Gedung Sate Bandung , Senin, 27 Maret 2017.

Kantor sekretariat Saber Pungli Jabar memiliki beberapa ruangan seperti ruang pokja pencegahan, pokja yustisi, pokja penindakan, pokja intelejen dan posko satgas. "Kita serius ingin menghilangkan pungli di Jabar di semua lini karena pungli  yang membuat masyarakat tidak nyaman," ujar gubernur yang akrab disapa Aher ini.

Setelah dibentuk pada November 2016 lalu, Aher yakin Satgas ini mampu  mendorong pemberantasan pungli di lingkungan aparatur negara sehingga prinsip good governance, clean governance betul-betul dapat diwujudkan. "Sudah sekian bulan lalu kita lantik Saber Pungli Jabar dan sudah bekerja, sudah ada tindakan di lapangan, yang jelas kita serius ingin menghilangkan pungli di Jabar," kata Aher.

Selain itu, Jabar juga  meluncurkan sejumlah program inovasi yang ditujukan untuk memberantas pungli. Dari beberapa program tersebut, tahun 2016 lalu telah ditetapkan sebagai "pilot project" pencegahan korupsi dan pungli untuk 17 Provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Inovasi tersebut yaitu e-samsat, cara mudah bayar pajak pada sektor pendapatan. Sistem manajemen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada sektor tunjangan pegawai dan inovasi pelayanan terpadu satu pintu untuk sektor perizinan."Kita ingin menampilkan layanan publik kepada masyarakat yang cepat dan bebas pungli," ujar Aher.

Pada tahun 2010 lalu, KPK menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang tingkat punglinya paling minim. "KPK 2010 lalu pernah merilis lima provinsi di Indonesia yang tingkat punglinya paling minim, salah satunya adalah Jabar, mudah-mudahan makin lama makin hilang," kata Aher.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.