TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan pencetakan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik dimulai pada April 2017. Pengadaan blanko itu untuk sekitar tujuh juta orang yang belum memiliki e-KTP.
"Mudah-mudahan akhir April ini bisa disalurkan secara bertahap," kata Tjahjo di IPDN Cilandak, Jakarta, Senin, 27 Maret 2017. Blanko diprioritaskan untuk daerah yang paling banyak membutuhkannya.
Baca: Lelang Blanko E-KTP, Menteri Tjahjo: Kami Berhati-hati ...
Dia mengatakan panitia lelang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan untuk pengadaan blanko itu. Menurut dia, pemenang tender sudah dikonsultasikan dengan Inspektorat Jenderal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Proses tender pun, kata Tjahjo, sudah melalui unit pengadaan layanan (UPL). Sehingga pengadaan bisa diawasi BPKP dan masyarakat. "Kalau dulu, panitia lelang (yang mengawasi) sehingga mereka bisa melakukan mark-up," ujarnya.
Baca juga: Hari Raya Nyepi, Pesan Umat Hindu di Tahun Kaliyuga: Toleransi
Menurut Tjahjo, selain pengadaan untuk tujuh juta orang yang belum memiliki e-KTP, kontrak ini juga untuk menerbitkan sekitar 4,5 juta kartu identitas warga yang mengganti alamat dan status. "(Blanko) yang rusak per tahun sekitar tiga juta orang," ucapnya.
Dia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang perekaman datanya terhambat. Namun ia memastikan perekaman data berjalan normal. "Kendala ada, tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal," ujarnya.
Pengadaan sistem e-KTP kini dalam sorotan. Perusahaan subkontraktor penyedia perangkat lunak dan server proyek ini menyatakan tak mau lagi memberikan layanan teknis sistem tersebut. Lelang blanko yang awalnya ditargetkan selesai akhir 2016 mundur hingga 2017.
Pengadaan e-KTP pun menjadi sorotan dengan kasus hukum yang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga banyak pihak terlibat dalam kasus tersebut, mulai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat Kementerian Dalam Negeri, hingga swasta.
ARKHELAUS W.
