Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Kalsel Tolak Usulan Alat Fitnes Rp 1,9 Miliar

image-gnews
Sejumlah siswa SMK 6 Jakarta berolahraga dengan alat fitnes di ruang olahraga SMK 6, Kebayoran Baru, Jakarta, 5 Maret 2015. Pengadaan alat fitnes itu  merujuk pada penganggaran di APBD 2015 versi APBD dengan satu sekolah mendapat anggaran Rp 2,5 miliar. ANTARA/Reno Esnir
Sejumlah siswa SMK 6 Jakarta berolahraga dengan alat fitnes di ruang olahraga SMK 6, Kebayoran Baru, Jakarta, 5 Maret 2015. Pengadaan alat fitnes itu merujuk pada penganggaran di APBD 2015 versi APBD dengan satu sekolah mendapat anggaran Rp 2,5 miliar. ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Komisi IV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kalimantan Selatan, menolak usulan Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan atas anggaran pengadaan alat fitnes senilai Rp 1,9 miliar di SMA Banua Bilingual Boarding School. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, mengatakan anggaran alat fitnes sebanyak itu tidak penting di tengah penghematan belanja pemerintah daerah.

“Kami tolak, karena hal itu belum perlu. Lebih baik membantu sekolah-sekolah yang butuh bantuan. Masih banyak sekolah yang butuh bantuan, alat fitnes kan belum mendesak,” kata Lutfi usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kalsel, Selasa 22 Februari 2017.

Baca juga: Ahok: Sekolah Beli Alat Fitnes Ngapain, Mending Banyak Push-up

Menurut Lutfi, program kerja Dinas Pendidikan sebaiknya memprioritaskan sarana pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran dan pelosok. Itu sebabnya, ia meminta pemerintah daerah menghapus mata anggaran alat fitnes untuk SMA Banua Bilingual Boarding School. Toh, semua siswa di SMA unggulan tersebut belum tentu memanfaatkan alat fitnes.

"Pemerintah harus banyak membangun Sekolah Menengah Kejuruan yang disesuaikan dengan potensi setiap daerah. Misalkan ada potensi pertambangan, ya dibangun SMK pertambangan," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M. Yusuf Effendi, mengatakan program pengadaan alat fitnes senilai Rp 1,9 miliar atas usulan dari arus bawah. Toh, kata dia, rencana kontroversial itu belum keputusan bulat karena masih terbuka peluang direvisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau Komisi IV enggak sependapat, mari kami agendakan khusus dengan SMA Banua membedah berbagai program yang terkait SMA Banua. Kalau alat fitnes itu prioritasnya di bawah dan dana terbatas, ya pasti tereliminasi," kata Yusuf meluruskan sengkarut alat fitnes.

Yusuf sepakat atas kemauan Komisi IV agar Dinas Pendidikan berfokus memprioritaskan perluasan dan pemerataan akses pendidikan di wilayah pelosok. Ia bertekad memperluas angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sekolah menengah di pelosok. Sebab, Yusuf berharap anak-anak yang tinggal di pelosok bisa mendapatkan kemudahan akses pendidikan yang memadai.

"Sekolah-sekolah yang ruang belajarnya kurang dan belum layak, barangkali butuh tambahan ruang dan kami revitalisasi. Apa yang jadi prioritas, itu harus dikedepankan," ujar Yusuf Effendi.

DIANANTA P. SUMEDI

Simak: Status WA Eks Pimpinan KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

12 jam lalu

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.


Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

2 hari lalu

Herman, anggota DPRD Kota Singkawang. Foto Istimewa
Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

Anggota DPRD Singkawang Herman sempat mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pencabulan anak.


DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

3 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

7 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

8 hari lalu

Pengumuman renovasi kos milik H.H tersangka kekerasan seksual di Singkawang, pada Senin, 16 September 2024. Kos tersebut merupakan salah satu TKP dari tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dok. Istimewa
Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

Tersangka kasus pencabulan yang merupakan Anggota DPRD Kota Singkawang disebut selalu mencari cara agar mengelak dari jerat hukum.


Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

11 hari lalu

Pelantikan 4 Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kediri masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik melalui Rapat Paripurna dan Pengucapan Sumpah Janji di Gedung Graha Sabha Chandra Bhirawa. Dok.Diskominfo Kabupaten Kediri
Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

Empat pimpinan DPRD Kabupaten Kediri diminta segera susun RAPBD 2025. Pembentukan alat kelengkapan dewan jadi prioritas untuk kelancaran kinerja, dengan komitmen penuh demi pengabdian kepada masyarakat.


Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

12 hari lalu

Karyawan PT Timah dan masyarakat yang mendukung penambangan pasir di Laut Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Bangka Belitung, Rabu, 23 Oktober 2024. (Servio Miranda)
Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

Karyawan PT Timah dan masyarakat yang mendukung tambang pasir di Laut Batu Beriga mendatangi Kantor DPRD Bangka Belitung.


Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

14 hari lalu

Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

Menurut ikatan karyawan, PT Timah memiliki legalitas yang jelas untuk menambang resmi namun dipersulit pihak DPRD


Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

20 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada 21 Oktober 2024 mendatang di PN Singkawang.


Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

22 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

"Dari informasi yang didapatkan diduga kuat Robiin merupakan korban TPPO," tutur Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu.