Somasi 3x24 Jam Tak Digubris, ACTA Ancam Gugat Mendagri

Rabu, 08 Februari 2017 | 16:16 WIB
Somasi 3x24 Jam Tak Digubris, ACTA Ancam Gugat Mendagri
Terdakwa dugaan kasus penistaan agama yang juga Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang ke-9 yang beragenda mendengarkan keterangan saksi, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 7 Februari 2017. Foto: Grandyos Zafna/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mensomasi Menteri Dalam Negeri untuk sementara memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menteri Tjahjo Kumolo diberi waktu 3x24 jam. Jika tidak, ACTA akan melakukan langkah hukum terhadap Mendagri.

"Jika tidak diindahkan, kami akan lakukan langkah hukum, misalnya melaporkan ke Ombudsman," kata pembina ACTA Habiburokhman, Rabu, 8 Februari 2017, di kantor ACTA, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Jika masih saja tidak memberhentikan Ahok, Mendagri akan digugat.

Baca:
11 Februari, Ahok Aktif Gubernur DKI Lagi
Ini Agenda Hari Pertama Ahok Aktif Lagi Jadi Gubernur DKI

Wakil Ketua ACTA Ade Irfan Pulungan mengatakan Mendagri seperti memberi perlakuan istimewa kepada Ahok. Itu bisa terlihat dari pernyataan yang berubah-ubah untuk tidak memberhentikan Ahok. "Asas kesamaan hukum tidak diberlakukan pada Ahok," kata Irfan.

Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengatakan seharusnya Ahok diberhentikan karena menjadi terdakwa perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun.

Baca juga:
Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Jabatannya
Kasus Mapala UII, 2 Tersangka Dianggap Tertutup 

Ali memaparkan ada tiga alasan Mendagri harus segera memberhentikan sementara Ahok. Pertama, Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyatakan kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Kedua, jika alasan Ahok tidak bisa dibentikan sementara karena dia juga didakwa dengan pasal pidana yang ancamannya di bawah lima tahun, maka hal itu dianggap tidak berdasar. "Meski dakwaannya alternatif, tetap saja Ahok adalah terdakwa pelanggaran Pasal 156a," kata Ali.

Dia mencontohkan kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga diancam dengan dua pasal yang ancamannya lebih dari dan kurang dari lima tahun. Noviadi didakwa Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancamannya 12 tahun dan Pasal 157 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan saat masih tersangka.

Ketiga, pemberhentian Ahok juga dianggap tidak tergantung pada berat hukuman dari hakim karena istilah yang digunakan dalam UU adalah 'terdakwa'. "Begitu dia terdakwa, harus segera berhenti," kata Ali. ACTA meminta Mendagri mematuhi ketentuan hukum dalam kasus Ahok.



AMIRULLAH SUHADA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan