Somasi 3x24 Jam Tak Digubris, ACTA Ancam Gugat Mendagri

Reporter

Terdakwa dugaan kasus penistaan agama yang juga Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang ke-9 yang beragenda mendengarkan keterangan saksi, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 7 Februari 2017. Foto: Grandyos Zafna/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mensomasi Menteri Dalam Negeri untuk sementara memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menteri Tjahjo Kumolo diberi waktu 3x24 jam. Jika tidak, ACTA akan melakukan langkah hukum terhadap Mendagri.

"Jika tidak diindahkan, kami akan lakukan langkah hukum, misalnya melaporkan ke Ombudsman," kata pembina ACTA Habiburokhman, Rabu, 8 Februari 2017, di kantor ACTA, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Jika masih saja tidak memberhentikan Ahok, Mendagri akan digugat.

Baca:
11 Februari, Ahok Aktif Gubernur DKI Lagi
Ini Agenda Hari Pertama Ahok Aktif Lagi Jadi Gubernur DKI

Wakil Ketua ACTA Ade Irfan Pulungan mengatakan Mendagri seperti memberi perlakuan istimewa kepada Ahok. Itu bisa terlihat dari pernyataan yang berubah-ubah untuk tidak memberhentikan Ahok. "Asas kesamaan hukum tidak diberlakukan pada Ahok," kata Irfan.

Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengatakan seharusnya Ahok diberhentikan karena menjadi terdakwa perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun.

Baca juga:
Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Jabatannya
Kasus Mapala UII, 2 Tersangka Dianggap Tertutup 

Ali memaparkan ada tiga alasan Mendagri harus segera memberhentikan sementara Ahok. Pertama, Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyatakan kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Kedua, jika alasan Ahok tidak bisa dibentikan sementara karena dia juga didakwa dengan pasal pidana yang ancamannya di bawah lima tahun, maka hal itu dianggap tidak berdasar. "Meski dakwaannya alternatif, tetap saja Ahok adalah terdakwa pelanggaran Pasal 156a," kata Ali.

Dia mencontohkan kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga diancam dengan dua pasal yang ancamannya lebih dari dan kurang dari lima tahun. Noviadi didakwa Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancamannya 12 tahun dan Pasal 157 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan saat masih tersangka.

Ketiga, pemberhentian Ahok juga dianggap tidak tergantung pada berat hukuman dari hakim karena istilah yang digunakan dalam UU adalah 'terdakwa'. "Begitu dia terdakwa, harus segera berhenti," kata Ali. ACTA meminta Mendagri mematuhi ketentuan hukum dalam kasus Ahok.

AMIRULLAH SUHADA






Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

45 menit lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

1 jam lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

2 jam lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

2 jam lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

4 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

2 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

3 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

5 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

8 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

9 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.