Somasi 3x24 Jam Tak Digubris, ACTA Ancam Gugat Mendagri

Reporter

Terdakwa dugaan kasus penistaan agama yang juga Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang ke-9 yang beragenda mendengarkan keterangan saksi, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 7 Februari 2017. Foto: Grandyos Zafna/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mensomasi Menteri Dalam Negeri untuk sementara memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menteri Tjahjo Kumolo diberi waktu 3x24 jam. Jika tidak, ACTA akan melakukan langkah hukum terhadap Mendagri.

"Jika tidak diindahkan, kami akan lakukan langkah hukum, misalnya melaporkan ke Ombudsman," kata pembina ACTA Habiburokhman, Rabu, 8 Februari 2017, di kantor ACTA, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Jika masih saja tidak memberhentikan Ahok, Mendagri akan digugat.

Baca:
11 Februari, Ahok Aktif Gubernur DKI Lagi
Ini Agenda Hari Pertama Ahok Aktif Lagi Jadi Gubernur DKI

Wakil Ketua ACTA Ade Irfan Pulungan mengatakan Mendagri seperti memberi perlakuan istimewa kepada Ahok. Itu bisa terlihat dari pernyataan yang berubah-ubah untuk tidak memberhentikan Ahok. "Asas kesamaan hukum tidak diberlakukan pada Ahok," kata Irfan.

Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengatakan seharusnya Ahok diberhentikan karena menjadi terdakwa perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun.

Baca juga:
Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Jabatannya
Kasus Mapala UII, 2 Tersangka Dianggap Tertutup 

Ali memaparkan ada tiga alasan Mendagri harus segera memberhentikan sementara Ahok. Pertama, Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyatakan kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Kedua, jika alasan Ahok tidak bisa dibentikan sementara karena dia juga didakwa dengan pasal pidana yang ancamannya di bawah lima tahun, maka hal itu dianggap tidak berdasar. "Meski dakwaannya alternatif, tetap saja Ahok adalah terdakwa pelanggaran Pasal 156a," kata Ali.

Dia mencontohkan kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga diancam dengan dua pasal yang ancamannya lebih dari dan kurang dari lima tahun. Noviadi didakwa Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancamannya 12 tahun dan Pasal 157 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan saat masih tersangka.

Ketiga, pemberhentian Ahok juga dianggap tidak tergantung pada berat hukuman dari hakim karena istilah yang digunakan dalam UU adalah 'terdakwa'. "Begitu dia terdakwa, harus segera berhenti," kata Ali. ACTA meminta Mendagri mematuhi ketentuan hukum dalam kasus Ahok.

AMIRULLAH SUHADA






Kuasa Hukum Akui MWA UNS Juga Pernah Somasi Dekan Fakultas Kedokteran

1 hari lalu

Kuasa Hukum Akui MWA UNS Juga Pernah Somasi Dekan Fakultas Kedokteran

Taufik menyebut MWA UNS juga pernah melayangkan somasi serupa kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS, Reviono.


Buntut Demo, Kuasa Hukum MWA UNS Buka Suara tentang Somasi ke Dekan FKor

1 hari lalu

Buntut Demo, Kuasa Hukum MWA UNS Buka Suara tentang Somasi ke Dekan FKor

Langkah itu diambil MWA UNS tak lepas dari isi chat Dekan FKor di grup WhatsApp silaturahmi dosen.


Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

3 hari lalu

Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

Ahok adalah orang yang pertama kali membawa Christine Hakim ke dunia peran.


Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

4 hari lalu

Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

Dua eks staf Ahok memutuskan meninggalkan PSI. Apa alasannya? Di mana tempat mereka berlabuh saat ini?


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

4 hari lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

4 hari lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

7 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

8 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

9 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

11 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.