Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Pembuat Hoax Bekerja (3), Para Korban Akhirnya Bicara

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita palsu membuat banyak orang kerepotan mengklarifikasi fitnah. Ada yang memanfaatkannya untuk bisnis. Berikut ini kisah para korban hoax, yang ditelusuri oleh Tim Khusus Tempo.

Sebermula foto Nusron Wahid sebagai ilustrasi berita Detik.com itu menyebar di grup percakapan WhatsApp pada awal Desember 2016. Kian menyebar setelah ada yang mengunggahnya ke Facebook dan Twitter, dua aplikasi media sosial paling populer. Isinya seolah-olah pernyataan Nusron sebagai judul berita: "Nusron Wahid: Kalau Peserta Aksi 212 Lebih dari Seribu Orang Ludahi Muka Saya."

Baca: Gerakan Tolak Hoax, Begini Pembuat Hoax Bekerja (1)

 “Aksi 212” merujuk pada demonstrasi besar pada 2 Desember 2016 yang menuntut Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ditangkap karena dianggap menodai Islam. Basuki alias Ahok dilaporkan ke polisi karena menyitir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 yang ditafsirkan sebagai penolakan terhadap pemimpin nonmuslim. Ahok, yang Kristen, sedang berkampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017.

Gambar itu pun sampai di telepon Nusron. Koleganya di Partai Golkar memberitahukan soal kehebohan itu. Akun Twitternya juga banjir makian. Awalnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini tak menggubrisnya. "Tapi kok lama-lama geregetan juga, ya?" kata Nusron seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 2-8 Januari 2017.

Soalnya, makin hari kian banyak koleganya yang bertanya tentang kebenaran pernyataan itu. Merasa tak pernah diwawancarai Detik.com dan tak memberikan pernyataan tersebut, Nusron mengontak redaksinya. Redaksi Detik.com kemudian menulis di web bahwa potongan gambar tersebut bukan berita mereka. "Saya dan Detik menjadi korban," ujar Nusron.

Baca: Begini Pembuat Hoax Bekerja (2), Konflik Suriah pun Digoreng

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam dunia digital, berita Detik tentang Nusron itu tergolong berita palsu. Tapi Nusron juga pernah dirisak karena hoax atau berita yang dilebih-lebihkan dan diramu dengan fitnah.  Saat Nusron ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Ahok, beredar tulisan yang menuduhnya hanya mendompleng nama besar Presiden Abdurrahman Wahid. Artikel itu mengutip pernyataan adik kandung Gus Dur, Lily Wahid, di situs video YouTube yang menyebutkan Nusron bukan anggota keluarga besar Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Dalam artikel itu, pernyataan Lily diramu dengan keterangan seseorang yang disebut teman kuliah Nusron di Universitas Indonesia. Menurut “kawan” itu, nama Wahid dipakai Nusron saat mulai terjun ke dunia politik setelah 1998 karena nama aslinya Nusron Purnomo--pelesetan dari nama belakang Ahok. Di ujung pesan ada peringatan, "Sebarkan, agar umat Islam tidak tertipu!"

Baca: Pegiat Media Sosial Ajak Masyarakat Perangi Hoax

 Nusron mulai terganggu oleh kabar-kabar yang berseliweran itu, terutama setelah beberapa situs, seperti Suaranews, Rofiqmedia, dan Muslimina, memuatnya dalam versi web. Melalui akun Twitternya, Nusron mengunggah akta kelahiran dan ijazahnya yang menerakan nama “Nusron Wahid”. "Kalau ada yang ingin mengubah namaku menjadi Nusron Purnomo, sebaiknya izin dengan orang tuaku dan membuat selamatan dulu," katanya.

Nusron hanya satu dari banyak korban berita palsu dan hoax yang menyebar di grup WhatsAppdan kian masif di media sosial. Tren berita palsu bisa dilacak saat pemilihan presiden 2014. Kala itu, Joko Widodo ditulis tabloid Obor Rakyat sebagai "keturunan Tionghoa, beragama Nasrani, dan orang tuanya penganut komunisme". Dua pengelolanya divonis bersalah oleh pengadilan dengan dakwaan menyebarkan fitnah.

Tim Khusus Tempo
(Selengkapnya baca majalah Tempo edisi 2-8 Januari 2017)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

10 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.


Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

12 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

Menteri Nusron Wahid berjanji akan menyelesaikan konflik agraria secara humanis. Menggunakan pendekatan kemanusiaan.


Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

12 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru untuk wujudkan swasembada pangan yang diharapkan Prabowo Subianto.


AHY Minta Nusron Wahid Siapkan Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur

13 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
AHY Minta Nusron Wahid Siapkan Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY minta Menteri Nusron Wahid siapkan pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur.


Basuki Hadimuljono Sah Menjabat Kepala Otorita IKN, Nusron Wahid: Pak Basuki Orang Baik

13 jam lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Basuki Hadimuljono Sah Menjabat Kepala Otorita IKN, Nusron Wahid: Pak Basuki Orang Baik

Menteri Agraria Nusron Wahid berkomentar ihwal pelantikan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN.


Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Kreditur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

3 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Kreditur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.


Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

3 hari lalu

Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid saat mengikuti rapat perdana Pansus Haji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. DPR RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji dan menetapkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Haji, serta Wakil Ketua Diah Pitaloka (PDIP), Marwan Dasopang (PKB), dan Ledia Hanifa (PKB). TEMPO/M Taufan Rengganis
Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024.


Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

5 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.


Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

5 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan eksistensi mafia tanah akan selalu ada.


Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

5 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.