Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerakan Tolak Hoax, Begini Pembuat Hoax Bekerja (1)  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Sejumlah masyarakat sipil dan pegiat media sosial usai membuat cap tangan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus deklarasi Masyarakat Anti Hoax saat Car Free Day, di Jakarta, 8 Januari 2017. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Sejumlah masyarakat sipil dan pegiat media sosial usai membuat cap tangan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus deklarasi Masyarakat Anti Hoax saat Car Free Day, di Jakarta, 8 Januari 2017. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penelusuran Tim Khusus Tempo menguatkan temuan Ismail Fahmi, doktor sains informatika lulusan Universitas Groningen, Belanda, bahwa hoax atau berita palsu dan berita pelintiran benar-benar dirancang dan sengaja disebar. Motifnya, ada yang mendapat keuntungan bisnis dari iklan di Internet. Lewat media sosial mereka menggoreng isu mulai dari gosip tenaga kerja Cina hingga Jokowi digosipkan keturunan Tionghoa.

Ismail menyebut teknologi buatannya “Drone Emprit”--merujuk pada nama burung lambang Twitter. Peranti lunak ini berfungsi memonitor dan menganalisis percakapan di media online dan media sosial. Ia terdorong memanfaatkannya ketika media sosial gaduh membicarakan isu pekerja asal Cina itu. 

Tenaga kerja asal Cina memang salah satu berita palsu itu. Dari pemantauan Tim Khusus Tempo selama sepekan pada akhir Desember tahun lalu, isu serbuan pekerja Cina muncul setelah Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing pada 2 Desember 2016. Dua hari sebelumnya, media sosial gaduh membincangkan foto sejumlah warga Cina memakai seragam Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang mirip Polri.

Baca: Eksklusif 1:  Hanif Dakhiri Soal Jokowi dan Pekerja Cina

Organisasi itu didirikan pada 19 April 2014 oleh para jenderal purnawirawan polisi. Wakil Ketua FBI Kasran Siregar mengaku tak tahu orang Cina memakai seragam FBI itu. Tapi ia mengakui ada tim penghubung investasi dengan Singapura. “Tak ada warga negara Cina yang menjadi anggota FBI,” kata Kasran Siregar.

Menurut Kasran, isu orang Cina menjadi anggota FBI diembuskan sebuah akun palsu di Facebook. Kasran menduga pembuatnya orang FBI yang mengincar posisi ketua umum, sejak Renny Masmada meninggal pada Juli lalu. Organisasi ini dilanda konflik internal akibat pecah dukungan dalam pemilihan presiden 2014. “Foto itu dipelintir menjadi isu SARA,” ujar Kasran.

Dari foto FBI, isu kian liar menggelinding. Rizieq Syihab, pemimpin Front Pembela Islam, yang mengorganisasi demonstrasi memenjarakan Basuki pada 4 November dan 2 Desember 2016, turun gelanggang meramaikan keriuhan isu pekerja Cina di media sosial. Ia menyebut Indonesia segera dikuasai Tiongkok dan akan menjadi bagian negara komunis.

Melalui akun twitter @SyihabRizieq, ia menulis bahwa reklamasi Teluk Jakarta bisa mengundang jutaan warga negara Cina masuk ke DKI. Ia menyerukan 74.700 pengikutnya mendata perusahaan yang mempekerjakan warga Cina.

Baca: Diminasi Ekonomi dan Sentimen Anti-Cina Warnai Berita Xoax

Sejak itu, isu pekerja Tiongkok kian meruyak. Akun-akun milik pesohor media sosial ikut meramaikan perbincangan soal ini, terutama di Facebook. Di Twitter, akun yang menyebarkan isu ini lebih banyak tanpa identitas alias anonim. Dari pemetaan “Drone Emprit” dan Tim Khusus Tempo, mereka umumnya bersimpati kepada Rizieq dan FPI.

Rizieq mengatakan, gerakan di media sosial merupakan bentuk solidaritas membela Islam, sebagai bentuk kekecewaan umat terhadap penistaan di dunia maya. Pemerintah, kata dia, tak hadir di tengah persoalan itu untuk mendinginkan suasana. “Ini membuat para netizen Islam bertindak dengan caranya sendiri,” katanya kepada Iil Askar Mondza, kontributor Tempo, di Medan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Satu akun paling aktif dalam gerakan media sosial tentang pekerja Cina adalah @maspiyungan, yang getol menyatakan keraguan terhadap identitas dan agama Jokowi saat pemilihan presiden. Akun dengan 130.700 pengikut ini menebarkan analisisnya berdasarkan tulisan dari blog atau media yang tak jelas pengelolanya. Akun @maspiyungan dan portalpiyungan.co adalah modifikasi @pkspiyungandan pkspiyungan.org, dua media resmi Partai Keadilan Sejahtera, yang dikelola Solihun.

Baca: Anies Baswedang Mengaku Sering Jadi Korban Xoax

Menurut Ketua PKS Bantul, Amir Syarifuddin, Solihun simpatisan partainya yang aktif menyalurkan bantuan untuk korban gempa Yogyakarta, peristiwa yang memicu pendirian dua akun itu. Amir menegaskan, PKS tak punya kaitan lagi dengan Solihun. “Ia menanam bunga bangkai di halaman orang lain. Wajar tuan rumah mengingatkannya,” ujar Amir.

Ketua PKS Pusat, Cahyadi Takariawan, mengatakan Solihun beberapa kali memuat berita yang tidak sesuai dengan kebijakan partai. “Padahal itu laman milik partai,” katanya. Pada Januari 2006, Cahyadi meminta Solihun melepaskan nama PKS jika ingin terus mengurus portal. Sejak itu, pkspiyungan.org menjadi portalpiyungan.co dan @pkspiyungan menjadi @maspiyungan.

Baca: Pegiat Media Sosial Ajak Masyarakat Perangi Hoax

Setelah lepas dari PKS, portalpiyungan.co memakai seorang konsultan iklan, Andri Setiawan, yang tinggal di Pontianak, untuk mendapatkan penghasilan. Andri menawarkan jasa karena, menjelang pemilihan umum 2014, hit portal pkspiyungan.org tinggi tapi iklannya “hanya” Rp 1,5 juta per bulan. Setelah ia kelola, pendapatan iklan melonjak Rp 30 juta di bulan pertama.

Penghasilan iklan terus naik, dan pada tiga bulan terakhir mencapai Rp 150 juta per bulan. “Saya hitung sejak saya pegang telah masuk setidaknya Rp 1 miliar,” ujar Andri. Ia hanya menggambarkan bagi hasil pendapatan iklan yang ia terima jika menjadi konsultan rata-rata 20-30 persen.

Nomor telepon Solihun tak aktif. Andri menolak menghubungkan Tempo dengan dia. Rumah yang disebut dikontrak Solihun di Piyungan juga kosong. “Solihun sudah lama pindah,” kata seorang tetangganya.

Tim Khusus Tempo 
(Selengkapnya baca majalah Tempo edisi 2-8 Januari 2017)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta-fakta Atta Halilintar yang Laporkan Penyebar Hoax ke Polres Jakarta Selatan

5 September 2024

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berfoto merayakan Wedding Anniversary ke-3 mereka di Desert Safari Dubai, Minggu, 14 April 2024. Foto/Instagram: @attahalilintar.
Fakta-fakta Atta Halilintar yang Laporkan Penyebar Hoax ke Polres Jakarta Selatan

Fakta-fakta mengenai Atta Halilintar, selebgram dan Youtuber yang melaporkan penyebar kabar hoax ke Polres Metro Jakarta Selatan.


Polda Metro Jaya Tangkap 66 Tersangka Judi Online Periode Mei-Juli 2024

1 Agustus 2024

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Polda Metro Jaya Tangkap 66 Tersangka Judi Online Periode Mei-Juli 2024

Lebih dari 10 situs judi online telah dihentikan dan akan diajukan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

19 Juli 2024

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.


Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

18 Juli 2024

Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza (tengah) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza, 6 tahun penjara


Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

13 Juli 2024

Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena karena pemerintah dinilai abai melindungi data publik setelah pusat data nasional diretas. .
Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi pemulihan layanan pusat data nasional setelah peretasan.


Pengamat Komunikasi Minta Masyarakat Kritis Melihat Konten Influencer

24 Juni 2024

Ilustrasi influencer. Shutterstock
Pengamat Komunikasi Minta Masyarakat Kritis Melihat Konten Influencer

Pakar Strategic Communication Mass Tuhu Nugraha mengajak masyarakat untuk lebih kritis ketika mendapatkan informasi dari influencer.


Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal

24 Juni 2024

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa pelayanan imigrasi telah kembali normal setelah serangan ransomware di Pusat Data Nasional.


Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar

24 Juni 2024

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, usai konferensi pers terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar

Pemerintah mengakui peretas Pusat Data Nasional meminta tebusan USD 8 juta. Peretas berada di luar negeri.


Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

16 Mei 2024

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, perbankan nasional masih menjadi tempat yang sangat aman untuk menyimpan uang.


Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

7 Mei 2024

Salah satu warga Indonesia asal Bandung mulai menggunakan layanan internet milik Elon Musk, Starlink pada Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: Dokumen pribadi/Asep Indrayana
Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan layanan koneksi Starlink lebih dibutuhkan di daerah yang terisolir dan minim jaringan internet.