TEMPO.CO, Jakarta - Aksi bertajuk "Kita Indonesia" bakal berlangsung pada Minggu, 4 Desember 2016 di Jalan Sudirman hingga Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi ini digagas oleh Partai Golkar dan NasDem serta beberapa partai pendukung pemerintah.
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, DPP Partai Golkar Yorys Raweyai menjelaskan bakal ada 10 panggung yang didirikan. Panggung itu akan diisi pergelaran budaya, sejak pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.
Waktu tersebut berbarengan dengan dengan hari bebas kendaraan, alias Car Free Day yang lazim diadakan setiap akhir minggu di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin.
Ketua Umum Partai Golkar telah mengirim surat ke jajaran di bawahnya untuk mengirim kadernya ke acara aksi Kita Indonesia.
Di media sosial, muncul surat internal dari manajemen Bank Artha Graha dan Agung Sedayu Group kepada bawahannya untuk hadir di acara Kita Indonesia.
Surat yang sama juga dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan Kementrian Sosial yang menghimbau pegawainya hadir.
"Acara itu tidak memiliki kaitan dengan perusahaan atau kementerian manapun. Aksi itu fokus utamanya diikuti oleh kader-kader partai politik," kata Zainudin Amali, anggota DPR dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Kebangsaan Indonesia.
Zainudin menjelaskan penyelenggara #KitaIndonesia menerima informasi terkait surat edaran dari beberapa perusahaan dan kementerian yang viral di media sosial.
Surat-surat itu berisikan imbauan kepada para pegawainya agar ikut hadir dalam acara ini. “Seharian ini kami coba verifikasi mana surat yang asli dan mana yang palsu,” ujarnya, Sabtu, 3 Desember 2016.
Panitia memang meminta pihak lain melaporkan diri bila ingin bergabung. “Karena berkaitan dengan penempatan lalu penyediaan lokasi parkir. Dan kami memang fokuskan ke kader partai,” tuturnya.
Zainudin menegaskan panitia tidak pernah meminta bantuan dari perusahaan maupun kementerian agar mengimbau pegawainya ikut aksi. “Tapi kalau besok ada acara yang berbarengan dan orang-orang mengaitkannya, ya.. aduuh,” tuturnya.
Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Andi Hanindito membenarkan surat itu, namun ia membantah dikaitkan dengan motif politik.
“Kami tidak ke arah sana. Kami biasa melakukan kegiatan saat car free day dengan menghadirkan para pegawai. Hanya saja, kali ini (pakai surat) agar lebih terkoordinir,” ucapnya.
AHMAD FAIZ
