Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Tito: Polisi Jangan Jadi Hama Masyarakat

image-gnews
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri)  menjalani proses penganugerahan gelar kehormatan di Markas Polda Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Agutus 2016. Tito Karnavian dianugerahi gelar kehormatan kerajaan Bone dengan nama La Makkasau Daeng Palallo. TEMPO/Iqbal Lubis
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) menjalani proses penganugerahan gelar kehormatan di Markas Polda Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Agutus 2016. Tito Karnavian dianugerahi gelar kehormatan kerajaan Bone dengan nama La Makkasau Daeng Palallo. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan  polisi tidak boleh menjadi momok bagi masyarakat. Polisi, kata Tito, tidak boleh menjadi layaknya hama yang membikin resah masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat bilang 'itu ada penyakit datang' kalau melihat polisi," kata Tito saat memberi pengarahan kepada perwira di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Selasa 23 Agustus 2016.

Menurut Tito, image dan perilaku polisi yang buruk harus segera dihilangkan. Dia tidak menampik bila masih ada polisi yang kerap memalak masyarakat. "Berhentilah jadi tukang palak dan tukang peras," kata Tito.

Tito menuturkan sudah saatnya polisi membangun trust publik. Menurut dia, satu-satunya cara mempertahankan marwah korps Bhayangkara adalah mempertaruhkan kepercayaan masyarakat.

BacaJokowi Sebut Jaksa dan Polisi Sering Tak Patuhi Perintahnya

Polisi, ujar Tito, harus meraih dukungan dan restu publik. Tanpa itu, kinerja polisi tidak akan pernah mendapat simpati masyarakat. "Sejak Polri mandiri 16 tahun lalu, kurva kepercayaan publik terus menurun. Bagaimana cara kita mengubah keadaan itu sekarang?," imbuh dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito juga menyinggung  penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian. Menurut dia, masih ada penyidik yang terlalu berbeli-belit dalam mengangkat kasus. "Padahal ujung-ujungnya mereka minta duit. Masyarakat dijadikan ATM. Saya akan langsung copot pejabat polisi yang mentalnya seperti ini," ucap dia.

Tito tidak menutup mata terhadap masih adanya perilaku korup anak buahnya. Menurut Tito banyak masyarakat mengeluh karena polisi sering minta uang, bertindak arogan dan mudah melakukan kekerasan. "Semua pejabat Polri harus mengisi laporan harta kekayaan. Semua harus jelas sumbernya," kata dia.

Tito melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejak Ahad 21 Agustus 2016. Di Sulawesi Barat, Tito meresmikan pembentukan kepolisian daerah.

ABDUL RAHMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

6 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

21 jam lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.