TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku tengah menyiapkan pemangkasan kegiatan dalam perencanaan anggaran untuk mendapat poin biru laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) yang dilakukan rutin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kami akan mengurangi kegiatan, sekaligus mengefisienkan,” kata dia di Bandung, Senin, 15 Agustus 2016.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan, pengurangan kegiatan itu mencontoh Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat predikat A untuk laporan akuntabiltas dan kinerjanya. Provinsi Jawa Barat sendiri meraih satu poin dibawahnya yakni BB. “Kita tahun lalu dapat BB, A itu paling tinggi sekarang,” kata dia.
Menurut Aher, pada penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan itu mengukur penggunaan anggaran. “Menurut ukuran keuangan efktif, tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Aher mengungkapkan, pengurangan kegiatan yang akan dilakukan itu diantaranya menekan kegiatan rapat, serta bimbingan teknis, hingga kunjungan keluar negeri dengan mengefektifkan penggunaan teknologi informasi. “Kegiatan kumpul-kumpul begitu harus kita kurangi, karena ngapain ada IT kalau urusan rapat bisa pakai ‘skype’,” kata dia.
Selain kegiatan kumpul-kumpul, dia juga berencana memangkas anggaran pembelian kaos. “Heureuy tapi bener. Mending kaos bikin satu untuk dipakai setahun yang bagus sekalian, jangan tiap ada kegiatan bikin kaos,” kata Aher. Yang dibayangkannya, pembelian kaos itu bakal dibolehkan sekali untuk dipakai terus dalam semua kegiatan dalam setahun.
Aher berharap, dana yang terkumpul dari pemangkasan kegiatan semacam itu bisa dipergunakan untuk pembiayaan prioritas lainnya. Dia mencontohkan, mendapatkan Rp 100 juta dari pemangkasan itu bisa dipergunakan membangun ruang kelas baru. “Kalau penghematannya bisa Rp 500 juta, bisa 40 siswa kali 5 kelas, bisa 200 orang bisa selamat (mendapat kesempatan sekolah),” kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, tim Kementerian PAN dan RB akan memulai evaluasi laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah tahun ini mulai hari ini. “Evaluasi yang dilakukan untuk pemerintah provinsi dan 10 kabupaten/kota yakni Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Cianjur, Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi,” kata dia di Bandung, Senin, 15 Agustus 2016.
Iwa mengatakan, tahun lalu Jawa Barat mendapat penilaian BB dengan poin 70,08 , berada di posisi 9 diantaranya semua provinsi di Indonesia. “Meningkat dibandingkan tahun 2014 dengan predikat CC, nilai 63,98 poin,” kata dia.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas, Kementerian PAN dan RB, Didit Nurdiyatmoko mengatakan, evaluasi terhadap laporan akuntabilitas dan kinerja yang akan dilakukan kementeriannya di Jawa Barat akan berlangsung 20 hari. “Tujuan evaluasi kami sederhana sekali kami akan memetakan penerapan reformasi birokrasi maupun akuntabilitas kinerja masing-masing,” kata dia, Senin, 15 Agustus 2016.
Didit mengatakan, di Jawa Barat kementeriannya akan memeriksa langsung pemerintah provinsi dan 4 kabupaten/kota yang masuk dalam daftar 57 daerah yang disiapkan menjadi model pelaksanaan reformasi birokrasi. Selebihnya pemeriksaaan akan dilakukan inspektorat provinsi. “Area yang diperiksa meliputi manajemen, peraturan perundangan, organisasi, tata laksana, administrasi, aparatur, akuntabilitas, dan pelayanan publik,” kata dia. Penilaian juga dilakukan lewat survey pada masyarakat serta birokrat.
Menurut Didit, evaluasi yang dikerjakan Kementerian PAN dan RB untuk menilai efektivitas pemakaian anggaran dengan kinerja pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. “Soal penilaiannya apakah CC, B, BB, A, atau AA punya makna berbeda. Jika CC kira-kira baru menyampaikan laporan tepat waktu lumayan, B itu efektivitas dan kinerja makin kelihatan, BB itu budaya kinerja bejalan bbaik, A efektivitas meninggi membaik kemungkinan berakibat pada kesejahteraan,” kata dia.
Didit mengatakan, DIY yang mendapat penilaian A, tertinggi pada penilaian LAKIP tahun 2015 itu setelah memangkas 8.300 kegiatan dalam anggarannya, menjadi hanya 900 kegiatan. “Jumlah kegiatan berkurang, tapi uangnya tidak. Aritnya dia fokus ke hal-hal prioritas. Ketika presiden meminta money follow program, kita memastikan program follow result. Program yang jelas akan dikendalikan dengan alokasi anggaran jelas juga,” kata dia.
AHMAD FIKRI
