TEMPO.CO, Ternate - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung tidak sependapat dengan pungutan uang terhadap calon Ketua Umum Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa yang akan digelar di Bali bulan depan. Keputusan itu dianggap tidak sesuai dengan semangat dan budaya Partai Golkar.
Menurut Akbar, dalam pelaksanaan munas, semua kader partai punya kewajiban untuk ikut berpartisipasi membantu biaya pelaksanaan munaslub. Karena itu, jika ada kendala dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan munaslub, pengurus seharusnya membicarakan persoalan tersebut bersama-sama dengan semua kader partai.
“Jadi jangan membebankan persoalan biaya itu kepada para calon ketua umum karena publik bisa punya pandangan berbeda. Jika itu dilakukan, saya khawatir bisa berdampak pada nama partai di mata rakyat. Karena itu, kalau ada kendala yang muncul, mari bicara bersama-sama,” kata Akbar kepada Tempo, Senin, 25 April 2016.
Akbar mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang menganut semangat gotong-royong dan kebersamaan di antara sesama kader partai. Sejak transisi dari Orde Baru ke Reformasi, Partai Golkar tidak pernah membebankan satu masalah kepada satu kader. Semua masalah diselesaikan dan dibicarakan bersama-sama.
“Sebenarnya biaya munaslub itu bisa ditekan serendah mungkin, dan jika dihitung-hitung sebenarnya tak sebesar yang dibayangkan. Jadi janganlah memungut biaya kepada calon ketua umum,” ujar Akbar.
Sebelumnya, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, membenarkan soal wacana pungutan biaya dari bakal calon ketua umum yang maju dalam musyawarah nasional luar biasa pada akhir Mei mendatang. Kabarnya tiap bakal calon dipungut Rp 5-10 miliar. "Tentu akan dilakukan (pungutan), tapi jumlahnya ini kan yang belum," tutur Ical
Menurut Ical, terdapat tiga kebutuhan besar untuk penyelenggaraan munaslub yang rencananya digelar pada 23 Mei di Bali. "Paling besar itu dilaporkan untuk transportasi, makanan, dan uang saku. Kami keluar biaya untuk sekitar 1.500 orang di Bali," ucapnya.
BUDHY NURGIANTO
