Pemerintah Akan Bangun Lapas Industri  

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan Direktorat Pemasyarakatan berencana menerapkan lapas industri di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya memberdayakan masyarakat agar para tahanan bisa memanfaatkan waktunya lebih baik. "Kami juga sudah berencana membuat lapas industri kertas di Cikarang. Nantinya, lapas akan menggaet investor," kata I Wayan Dusak kepada Tempo, Senin, 21 Desember 2015.

I Wayan berharap bisa menggandeng lebih banyak pengusaha dan investor untuk melancarkan rencananya tersebut. Kerja sama tersebut diyakini dapat memberikan beberapa keuntungan terhadap investor. Wayan mengaku ingin mengadopsi lembaga pemasyarakatan di Cina yang memberdayakan warga binaannya dengan imbalan pengurangan masa tahanan. "Masih ada kendalanya. Karena kalau tidak dibayar nanti dikatakan melanggar HAM," kata Wayan.

Adapun keuntungan yang ditawarkan oleh Lapas salah satunya adalah memberi upah di bawah upah minimum regional (UMR). Rencananya, tiap warga binaan akan menerima 70 persen dari batas UMR. "Upah rendah ini sengaja diberikan agar menarik pengusaha karena kalau dengan upah yang sama dengan masyarakat di luar lapas, para investor akan lebih memilih masyarakat luar yang risikonya lebih kecil," tutur Wayan.

Kemudian, investor tidak perlu membuat surat izin pabrik karena aktivitas dilakukan di lapas. Selain itu, Wayan menyebutkan, peluang pekerja untuk berdemo dan protes sangat kecil walaupun gaji kecil. investor juga tidak perlu menanggung resiko menghadapi preman yang memalak uang keamanan. "Setiap perusahaan itu ada preman 'berdasi' atau 'bertato'. Kalau di lapas kan tidak mungkin berani preman masuk," kata Wayan.

Wayan mengaku sejauh ini hampir semua lapas punya kegiatan serupa dalam memberdayakan masyarakat dalam tahanan. Namun, menurut dia, usaha tersebut masih seputar mengeluarkan output, belum menghasilkan outcome, atau keuntungan yang signifikan. "Barang banyak yang dijual murah atau dijual tidak sesuai dengan prosesnya," ujar Wayan.

Ditjen Pas mengaku belum menghitung berapa perolehan barang hasil produksi yang dikerjakan oleh tahanan di lapas maupun keuntungan yang diperoleh selama ini. "Belum kami lakukan pendataan," kata Wayan.

LARISSA HUDA