TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini memberi arahan dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden meminta seluruh prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis. "Saya minta prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tapi terus mendukung kebijakan negara," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapim di Aula Gatot Subroto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015.
Presiden menilai politik TNI adalah politik negara sehingga TNI harus berpihak pada kebijakan negara. Selain itu, Jokowi juga meminta TNI untuk terus berada pada satu komando, tegak lurus, dan menjaga loyalitas pada pimpinan. "TNI harus taat pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi," katanya.
Demi menunaikan tugasnya, Presiden meminta seluruh prajurit untuk terus meningkatkan kapasitas sebagai tentara profesional demi menjaga pertahanan negara.
Senada dengan Presiden, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, keterlibatan TNI di dunia politik hanya membuat TNI berada di dalam titik nadir. "Kami tidak mau mengulangi hal itu. Persatuan komando juga harus terwujud," katanya.
Rapat pimpinan perwira tinggi TNI dihadiri 182 perwira, mulai dari kepala dinas, asisten staf angkatan, inspektorat, Sesko TNI, serta pejabat dari Kementerian Pertahanan, Lemhanas, dan juga Bakamla. Rapim juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden didampingi sejumlah menteri, yaitu Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Mentan Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.
ANANDA TERESIA
