TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya berencana merekrut polisi hutan wanita. “Selama ini tidak pernah ada polisi hutan wanita di lapangan,” katanya, Kamis, 3 September 2015.
Rasio menilai persoalan kejahatan hutan semakin beragam dan banyak berkaitan dengan wanita. Karena itu, keberadaan polisi hutan wanita dibutuhkan. “Sejauh ini, semakin banyak kejahatan yang melibatkan wanita,” katanya.
Menurut dia, polisi hutan wanita itu nanti bisa membantu dalam negosiasi dengan masyarakat di lapangan. Gaya komunikasi wanita yang dinilai lebih lembut bisa mencegah kericuhan.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara John Kennedy mencontohkan kasus yang penanganannya perlu memerlukan keterlibatan polisi wanita. Ia mengatakan pernah menghadapi masalah ketika berupaya menertibkan masyarakat adat yang menanam pohon di tempat konservasi.
Saat polisi hutan hendak mengambil tindakan, kata John, belasan wanita pasang badan untuk menghadang. “Ibu-ibu itu membuka baju mereka. Kan, kami rikuh menghadapi ibu-ibu itu,” katanya.
MITRA TARIGAN