Tjahjo: Banyak Orang Masuk Penjara karena Bansos  

Senin, 22 Desember 2014 | 20:02 WIB
Tjahjo: Banyak Orang Masuk Penjara karena Bansos  
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan banyak daerah yang tidak menyalurkan bantuan sosial sebagaimana mestinya. Bantuan itu juga sering tidak tepat sasaran. Menurut Tjahjo, banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang terkena masalah hukum karena dana bansos. "Banyak orang masuk penjara KPK karena bansos tak transparan," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 22 Desember 2014.

Karena itu, kata Tjahjo, dana bantuan sosial akan ditarik secara nasional. Ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. "Karena bansos sumber manipulasi," ujar Tjahjo.  Menurut Tjahjo, bansos yang akan ditarik bukan bantuan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pendidikan. Untuk dana Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya menggunakan dana hibah wajib. "Di luar itu, banyak yang berlebihan."

Tjahjo mengaku mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menghapus dana bansos di semua pemerintah daerah. Penghapusan anggaran bansos atas dasar banyaknya penyelewengan yang dilakukan kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan anggaran bansos mulai dilaksanakan pada evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 mendatang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah ihwal pengucuran dana bantuan sosial. Menurut Bambang, rekomendasi itu diberikan setelah banyak kasus korupsi terkait dengan dana bantuan sosial. (Baca: Presiden Jokowi Minta Bansos Dihapus)

"Rekomendasi yang pernah diajukan KPK soal bansos yaitu agar sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bambang melalui pesan pendek, Senin, 22 Desember 2014. Sesuai ketentuan, kata Bambang, dana bansos ditujukan untuk mengatasi bencana dan kerentanan sosial.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. "Hasil studi ini sudah kami rekomendasikan pada Kementerian Dalam Negeri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Bambang.

LINDA TRIANITA | TIKA PRIMANDARI



 






Terpopuler
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
Jokowi Gampang Diobok-obok, Ini Sebabnya
Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel
4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan