TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan tidak ada penilaian berlebihan terhadap penggunaan hak interpelasi oleh DPR. "Karena hak interpelasi itu lumrah digunakan DPR," kata Misbakhun di Gedung Nusantara III DPR, Selasa, 25 November 2014.
Misbakhun menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam hak interpelasi kepada pemerintah. Pertama, pengumuman pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah, tanpa secara khusus menyebutkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini mengundang pertanyaan bagi DPR.
Kedua, asumsi dasar pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Ketiga, kemungkinan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi di beberapa sektor. "Wajar bagi DPR mempertanyakan itu," kata Misbakhun. (Baca: Rencana Interpelasi, Rieke Masih Pikir-pikir)
Soal berbagai asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Misbakhun juga meminta penjelasan termasuk asumsi makro dan produksi lifting minyak. Keempat, cara pemerintah mengelola Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pengalihan subsidi pemerintah.
Menurut Misbakhun, hak interpelasi ini langkah awal. Namun, Misbakhun melanjutkan, tidak ada hasrat apa pun sampai pemerintah memberi jawaban memadai mengenai pengalihan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM bersubsidi.
Misbakhun berpesan jangan mengindikasikan interpelasi sebagai pintu masuk hak lain. "Secara teknis, pemerintah belum bekerja. Kami ingin tahu akar permasalahannya apa," kata Misbakhun. (Baca: Tiga Politikus Ini Doyan Bikin Interpelasi)
Menurut Misbakhun, pemerintah mengalihkan subsidi saat harga minyak dunia turun. Akibat pengurangan subsidi, harga BBM bersubsidi pun naik. Misbakhun menyebutkan ini pertama kalinya dalam sejarah harga minyak dalam negeri dinaikkan saat harga BBM dunia turun.
MARIA YUNIAR
Berita Terpopuler:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
Tren Koruptor Bergeser ke Ibu-ibu dan PNS Muda
Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR
