Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP: Anggaran Gedung Baru DPR Rp 1,6 Triliun Berlebihan  

image-gnews
Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI. Gambar: dpr.go.id
Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI. Gambar: dpr.go.id
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat lebih sensitif kepada masyarakat terkait pembangunan gedung baru di DPR. 

Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy, anggaran yang disediakan untuk pembangunan gedung baru itu terlalu berlebihan, yakni sekitar Rp 1,16 triliun untuk gedungnya saja. Anggaran totalnya sekitar Rp 1,6 triliun. 

Apalagi mengingat kondisi masyarakat saat ini dimana angka kemiskinan masih tinggi. “Harusnya BURT lebih sensitif. Angka itu melukai masyarakat kalau diteruskan,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad (5/9).

Menurut Romahurmuziy, PPP telah meminta agar pembangunan gedung baru itu ditunda untuk sementara waktu. Meski begitu, dia tidak memungkiri bahwa kebutuhan DPR akan pembangunan gedung baru itu ada. 

Dia berharap agar gedung itu dirancang ulang supaya tidak menggunakan dana yang terlalu besar. Salah satu caranya adalah dengan tetap memfungsikan gedung lama yang sudah ada, yaitu Gedung Nusantara I.

“Tapi dari awal saya sudah katakan, kalau kita tetap memfungsikan gedung yang sudah ada. Anggarannya paling besar juga sekitar Rp 300 miliar. Jadi sisa anggarannya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu ruangannya juga saya rasa tidak perlu sebesar itu, cukup 50 meter per segi per anggota Dewan,” tutur Romahurmuziy.

Dengan ditundanya atau dikuranginya anggaran untuk pembangunan gedung itu, Romahurmuziy menjelaskan, maka anggaran yang sudah tersedia untuk gedung itu bisa dialihkan ke hal lainnya. Seperti untuk membantu mengentaskan kemiskinan, pemberian permodalan untuk unit usaha mikro, atau pun bentuk dukungan non fisik atau kualitatif yang bisa meningkatkan kinerja anggota Dewan. Antara lain, untuk penambahan staf ahli.

Romahurmuziy menilai reaksi publik atas pembangunan gedung baru itu bisa dipahami lantaran masih minimnya kinerja anggota Dewan. “Kalau jujur, ya gedung lama memang over capacity. Tapi kita sadari situasi masyarakat tidak suportif kepada anggota Dewan yang dari sisi legislasi masih rendah,” kata dia.

Meskipun anggaran pertama untuk pembangunan gedung itu sudah cair, kata dia, itu masih mungkin pembangunannya ditunda, bahkan dibatalkan. Untuk itulah dia meminta kepada BURT untuk membuat hearing terbuka mencari solusi dari permasalahan itu. Dia juga menegaskan, kalau pun gedung itu dibangun anggarannya harus dikurangi. 

“Perlu kearifan dalam rancangannya. Tidak perlu ada fasilitas kolam renang, dan sebagainya. Jangan campuri kesenangan dengan pekerjaan. Lakukan perancangan yang baik dengan memfungsikan gedung lama. Dan saya tegaskan, Fraksi PPP bersedia menetap di gedung yang lama,” tambahnya.

MUTIA RESTY
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

22 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.