TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Luar Negeri meminta Komisi Pemilihan Umum segera mencairkan dana untuk persiapan pendataan pemilih di luar negeri. Menurut Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, belum cairnya dukungan dana dalam penyiapan pendataan pemilu mengakibatkan keterlambatan pendataan pemilih di luar negeri. Kami memminta KPU segera mencairkan dana agar perwakilan kami di luar negeri bisa segera membuka pendaftaran, ujar Hassan seusai rapat kerja tentang Piagam ASEAN di gedung MPR/DPR, Rabu (17/9).Hasan mengakui hingga saat ini perwakilan Indonesia di luar negeri belum bisa melakukan pendataan pemilih. Jika realisasi dana itu terlambat, kata dia, akan menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.Sebelumnya, KPU menyatakan baru menerima laporan data pemilih diluar negeri sekitar 1,6 juta. Padahal, KPU memprediksi jumlah penduduk di luar negeri mencapai puluhan juta. Ketika ditanya pendataan itu terkendala dengan jumlah warga ilegal, dia menyatakan, hal tersebut tidak menghambat. Kami membuka kesempatan kepada semua warga. warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, ujarnya. Eko Ari Wibowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini
1 jam lalu
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini
Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran
5 jam lalu
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran
Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia
5 jam lalu
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia
Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
7 jam lalu
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
15 jam lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
1 hari lalu
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana
1 hari lalu
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana
Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo
1 hari lalu
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo
Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan
1 hari lalu
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan
Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?
1 hari lalu
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?
PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.
