Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Panda Nababan, menilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono, tidak mampu menjelaskan ke publik soal realisasi tunjangan operasional Rp 10 juta. "Agung perlu banyak belajar," kata Panda di Gedung MPR/DPR, Selasa (25/10). Menurut Panda, Ketua DPR Agung Laksono perlu banyak belajar kepada pimpinan-pimpinan DPR terdahulu, soal bagaimana mengkomunikasikan ke publik tentang setiap kebijakan yang dibuat DPR. Mengenai tunjangan Rp 10 juta, menurut Panda, hingga saat ini belum diketahui akan diposting kemana. "Yang jelas di rekening pribadi saya belum ada,"kata Panda. Fraksi maupun Partai, menurut Panda, belum menyikapi soal keberadaan tunjangan Rp 10 juta ini. "Jika memang ada usulan Rp 10 juta itu diberikan DPP, saya setuju," kata Panda. Meski demikian, dirinya tetap berharap bahwa dalam pemberian dana tunjangan Rp 10 juta ini perlu mendapat pengawasan dari BPK dan Sekjen DPR. "Selama, ini, kan pemberian dana selalu diserahkan ke Departemen Keuangan tanpa pengawasan. Saya berharap nantinya Sekjen atau BPK bisa dilibatkan dalam pengawasan dana tunjangan ini," kata Panda. Rengga Damayanti
Iklan
