PDIP Sebut Pernyataan Henry Bekukan KPK Bukan Sikap Partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sekjen DPP  PDIP  Hasto Kristiyanto menegaskan wacana pembekuan KPK yang disuarakan oleh salah satu anggota pansushak angket DPR soal KPK  dari fraksi partainya, Henry Yosodiningrat, bukan merupakan sikap partai.

    "Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Hasto lewat keterangan resmi yang diterima Tempo, Sabtu 9 September 2017.

    BACA: DPR Ingin Bekukan KPK

    Menurut Hasto, sejak awal PDIP mencermati pembentukan Pansus Angket KPK DPR adalah bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK. Selain itu, guna mendorong kerjasama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.  Bukan membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.

    Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK." "Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto.

    BACA: Pansus Hak Angket Ingin Bekukan KPK, Ini Tanggapan KPK

    Namun dengan kewenangan yang sangat besar dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luar. "Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standar operating procedure yang ada," kata Hasto.

    Mengingat kewenangan yang sangat besar, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting. Utamanya untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum.

    BACA: 11 Temuan Pansus Hak Angket DPR Soal KPK

    Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menginstruksikan kepada seluruh  anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan di Pansus hak angket DPR untuk KPK  untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK. "Saya minta anggota Pansus dari  PDIP agar mengedepankan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK," kata Hasto.

    Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket.

    WDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.