Kedubes Myanmar Akan Didatangi Pengunjuk Rasa Terkait Rohingya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa memasang poster di pagar Kantor Kedubes Myanmar di Jakarta, 29 Mei 2015. Mereka meminta PBB untuk membawa biksu Ashin Wirathu dan PM Myanmar Thein Sein ke pengadilan HAM internasional atas tindakan  genosida etnis Rohingya. ANTARA/Andika Wahyu

    Pengunjuk rasa memasang poster di pagar Kantor Kedubes Myanmar di Jakarta, 29 Mei 2015. Mereka meminta PBB untuk membawa biksu Ashin Wirathu dan PM Myanmar Thein Sein ke pengadilan HAM internasional atas tindakan genosida etnis Rohingya. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Haji Agus Salim, Menteng , Jakarta Pusat, hari ini akan didatangi pengunjuk rasa yang menamakan diri Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Rohingya. Para pengunjuk rasa berencana menggelar aksi damai untuk menuntut keadilan bagi masyarakat Rohingya. Salah satu inisiator, Andi Sinulingga mengatakan aksi tersebut akan digelar pukul. 10.00 WB nanti.

    "Kami ikut merasakan penderitaan yang dialami etnis Rohingnya karena tindakan brutal serta biadab  yang dilakukan oleh militer Myanmar," ujar Andi, Sabtu, 2 September 2017.

    Andi menuturkan setidaknya 50 orang dari kalangan profesional, seperti politikus, akademisi, dan jurnalis akan ikut terjun dalam aksi tersebut. Tidak menutup kemungkinan aksi tersebut akam dihadiri lebih banyak peserta lantaran masih banyak kaum profesional yang peduli terhadap Rohingya.

    Baca: Militer Myanmar Bunuh Kaum Rohingnya Termasuk Bayi

    Dalam aksi tersebut, Andi mengatakan kelompoknya mendesak rezim militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis  Rohingnya. Merka juga mendesak Aung San Suu Kyi agar berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan pembantaian terhadap etnis Rohingya atas dasar persamaan kemanusiaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

    "Jika tidak, Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas menerima nobel perdamaian. Untuk itu kami mendesak Panitia Nobel mencabut penghargaan tersebut," ujar Andi.

    Mereka juga mendesak negara yang tergabu g dalam ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Mereka juga meminta mendesak agar status keanggotaan  Myanmar di ASEAN  dibekukan lantaran kasus tersebut.

    Menurut Andi, sebagai sesama negara ASEAN, pemerintah Myanmar seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang sama bagi etnis Rohingya. Ia juga berharap organisasi internasional Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) ikut menangani tragedi kemanusiaan itu.

    "Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah militer Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," kata Andi.

    Aksi tersebut diharapkan bisa menggerakkan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Khususnya bagi Indonesia, akse tersebut diharapkan agar pemerintah Indonesia menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu. "Kami berharap pemerintah bisa sambil melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar agar mereka menerima kembali dengan jaminan keamanan," ujar Andi. 

    LARISSA HUDA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.