Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

Reporter

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Aris Budiman dicopot dari jabatannya dan dikembalikan ke institusi Kepolisian Republik Indonesia. Tuntutan ini disampaikan menyusul pertemuan Aris dengan Panitia Khusus Hak Angket (Pansus Angket) KPK, Selasa, 29 Agustus 2017 malam.

"Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus, karena sikap KPK jelas tidak mengakui pansus yang dibentuk DPR," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa dalam siaran persnya, Rabu, 30 Agustus 2017.

 BACA: Dirdik KPK Aris Budiman Bicara Soal Kemungkinan Dipecat

Selain meminta pemecatan, koalisi juga meminta KPK mengevaluasi penyidik Polri di KPK dan melakukan perekrutan penyidik sendiri. Seruan juga dilayangkan kepada pemerintah agar menghentikan dan mengevaluasi pihak-pihak yang dianggap melemahkan KPK, yakni Pansus Angket dan Polri.

"Koalisi juga meminta kepolisian memberikan sanksi kepada Aris Budiman yang tidak mengikuti aturan dalam penugasan di KPK," kata Alghif.

Koalisi mencatat setidaknya ada tiga poin pelanggaran yang dilakukan Aris. Pertama, kedatangan Aris memenuhi undangan Pansus KPK merupakan tindakan mendahulukan kepentingan dan kehormatannya sendiri dan di sisi lain menunjukkan sikap tidak loyal kepada lembaga tempatnya bertugas.

BACA: 4 Daftar Dosa Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman

Kedua, koalisi menilai Aris mencemarkan nama baik komisi dengan menyebutkan ada friksi dan kelompok di dalam tubuh lembaga antirasuah ini. 

Soalnya, di dalam pertemuan tersebut Aris menyampaikan keterangan yang mendiskreditkan Novel Baswedan dan Wadah Pegawai KPK. Adapun pelanggaran yang ketiga terkait dengan asas profesionalisme yang mengharuskan setiap insan KPK patuh dan konsisten terhadap Standar Operasi Baku.

"Menghadiri suatu acara juga seharusnya sepengetahuan dan seizin pimpinan," papar Alghif.

Aris Budiman dipanggil oleh Pansus Angket KPK terkait dengan kesaksian Miryam S. Haryani dalam penyidikan perkara korupsi e-KTP. Dalam rekaman penyidikan yang diputar di persidangan, Direktur Penyidikan KPK disebut sebagai pihak yang meminta uang Rp 2 miliar jika Miryam ingin "diamankan".

BACA: KPK Gelar Rapat Bahas Pembangkangan Dirdik Aris Budiman

Aris Budiman menghadiri undangan Pansus Angket meski tak mendapat izin dari pimpinan KPK. Dia mengaku kedatangannya sebagai bentuk tanggung jawab seorang warga negara.  Aris menegaskan kehadiran ke DPR bukan secara personal, namun bagian tanggung jawabnya terhadap negara.

Pemanggilan Aris salah satunya untuk mengkonfirmasi soal kabar kedatangannya ke DPR dan dugaan menerima uang Rp 2 miliar. “Saya juga menyatakan saya tidak mengenal anggota DPR dan apalagi menerima uang,” ujar Aris.

Menurut Aris, semua tugas DPR telah diatur oleh konstitusi. Ia pun menyebutkan berdasarkan keterangan sejumlah ahli, pansus tersebut legal. “Soal dicepat tentu ada proses-proses di dalam KPK untuk memecat seseorang,” kata Aris di DPR, Selasa, 29 Agustus 2017.

BUDIARTI UTAMI






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

1 jam lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

2 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 hari lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

2 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.