Kasus Saracen, Anggota DPR Zainudin Amali Duga Persaingan Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zainudin Amali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Zainudin Amali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Zainudin Amali mengatakan kelompok penebar informasi bohong dan kebencian Saracen sarat dengan kegiatan politik. Menurut dia, tindakan mereka dalam konten politik beriringan dengan kegiatannya dalam berbisnis.

    “Yang mengorder begini bukan persaingan antar-perusahaan, pasti persaingan politik. Kalau persaingan di ekonomi tidak sampai sini apalagi sampai membawa SARA,” kata Zainudin Amali, politikus Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Agustus 2017.

    Baca: Djarot Saiful: Sindikat Saracen Pelaku Kejahatan Luar Biasa

    Ia menilai konten yang dibuat kelompok Saracen bukanlah bentuk kebebasan berpendapat. “Kalau sudah fitnah, character assassination tujuannya sudah negatif,” ujar Zainuddin. DPR, kata dia, mendukung kepolisian memberantas kelompok lain penyebar kebencian yang mulai berkembang di Indonesia.

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menangkap tiga orang dari kelompok Saracen. Kelompok ini adalah penyedia jasa konten kebencian. Polisi menyebut kelompok ini memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan. Kepolisian menyebut jaringan kelompok Saracen berjumlah lebih dari 800 ribu akun.

    Simak: T.B. Hasanuddin Curigai Para Pemodal Saracen

    Zainuddin pun berpendapat jika konten serupa dibiarkan akan semakin berbahaya. Sebab, kata dia, kelompok ini berpotensi mengadu domba dan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menilai praktik semacam ini sudah melewati batas demokrasi. “Jadi ini sekali lagi bukan hanya kebebasan menyampaikan pendapat. Ini sudah melewati batas,” katanya.

    Terkait dengan potensi penggunaan jasa penebar konten kebencian dalam pemilihan kepala daerah pada 2018 dan Pemilu 2019, Zainuddin mengatakan telah membahasnya dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ia pun meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini. “Enggak mungkin bergerak tanpa ada yang minta tolong, yang menyuruh, dan modalin. Harus dicari semuanya,” kata Zainudin Amali.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.