Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukti keseriusan pemerintah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dengan mengedepankan kelestarian pengelolaan hutan.

    Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukti keseriusan pemerintah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dengan mengedepankan kelestarian pengelolaan hutan.

    INFO NASIONAL - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan inovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi sebagai akibat menurunnya ekonomi biaya tinggi sehingga pelayanannya pun tidak harus bergantung kepada petugas pemerintah serta dapat diperoleh setiap saat.

    Dengan manfaat yang diberikan SIPUHH, Kementerian Lingkungan Hidup berhasil masuk jajaran Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2017 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Birokrasi, dan Reformasi. Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya ini berhasil menyisihkan 3.054 inovasi pelayanan publik yang didaftarkan kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang mewakili Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat sore, 25 Agustus 2017. Menteri Siti menyatakan terwujudnya sistem ini adalah bukti keseriusan pemerintah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dengan tetap mengedepankan kelestarian pengelolaan hutan.

    SIPUHH hadir sebagai inovasi memangkas birokrasi sekaligus alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib, dan taat aturan. “Jadi sekarang itu (SIPUHH) mau di-improve lagi dengan sistem penerimaan negara bukan pajak. Jadi begitu ditebang, diangkut, sampai diekspor, ada legalitas kayunya, berapa pajak yang dibayar, itu sistem informasinya jadi satu. Jadi tidak ada pungutan-pungutan liar,” ujar Siti. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.