OTT Pejabat Kemenhub, KPK Segel Ruang Kerja A. Tonny Budiono

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, 2 Agustus 2017. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, 2 Agustus 2017. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Perhubungan membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor pusat Kementerian Perhubungan pada Rabu malam, 23 Agustus 2017. "Menurut informasi demikian," kata pelaksana tugas harian Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, Kamis, 24 Agustus 2017.

    Terdapat segel KPK di pintu ruangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Lantai 4, Gedung Karsa Kementerian Perhubungan. 

    Baca: KPK Sita Sejumlah Uang Asing saat OTT Pejabat Kemenhub

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah uang. "Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam," kata Febri.

    "Soal uang, kami perlu waktu untuk menghitungnya. Ada yang dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang asing lain serta rupiah," kata Febri. "Ada penyelenggara negara yang kami amankan. Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai dengan KUHAP, ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status."

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif juga membenarkan ada OTT. Lokasi penangkapan di Jakarta. "Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam," kata Laode melalui pesan pendek, Kamis, 24 Agustus 2017.

    ANTARA | MAYA AYU PUSPITASARI


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.