Ketua Umum PPP Bicara Pancasila, Agama dan Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP terpilih, Romahurmuziy. ANTARA/M Agung Rajasa

    Ketua Umum PPP terpilih, Romahurmuziy. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Banyumas - Pancasila merupakan platform bangsa dari semua kelompok suku dan bangsa. Nilai yang terkadung mengandung 'Kalimatun Sawa' atau titik persamaan dalam setiap agama.

    "Ini adalah negara republik yang menghormati agama. Agama dan negara memiliki hubungan simbiosis mutualisme," kata Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, saat memberikan kuliah umum di Graha Widyatama, Universitas Soedirman, Selasa, 22 Agustus 2017.

    Baca juga:

    Presiden Jokowi: Jangan Benturkan Islam dan Pancasila

    Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, mengutip pernyataan KH Sahal Mahfudz, mantan Rais Aam PBNU mengatakan tidak diperlukan negara Islam secara formal. Implementasi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila dinilainya sudah cukup. "Selain jangan melupakan jas merah juga jangan melupakan jas hijau. Ada peran ulama yang kalah besar dalam menentukan ideologi Pancasila," ujarnya.

    Sila pertama Pancasila, kata Romi, sebagai penegasan prinsip dalam bertuhan. Dia menyayangkan, masih dapat ditemui umat beragama yang melakukan kekerasan. Padahal, di semua agama mengajarkan kasih sayang.

    Baca pula:

    Pesan Presiden Jokowi kepada Generasi Y: Saya Pancasila

    Interaksi antar umat beragama yang harmonis, kata Romi, merupakan cermin bangsa yang bermartabat. Interaksi yang baik juga perlu diterapkan antar suku dan golongan lain. "Negara memberikan perlindungan atas kebebasan berekspresi. Kalau beragama beragamalah yg baik dengan umat agama yg lain," katanya.

    "Para anggota DPR yang masih melakukan korupsi sebenarnya mereka bukan seorang Pancasilais," celetuk Ardiansyah, mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2017 ketika diberikan kesempatan bertanya.

    Merespons hal tersebut, Romahurmuziy tak segan mengatakan maaf di hadapan 4774 mahasiswa baru Universitas Soedirman. Ketua Umum PPP itu mengatakan, bukan seorang Pancasilais bila masih ditemukan anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi mempertahankan jabatannya. "Integritas dan track record menjadi panduan utama memutuskan seseorang pantas menjadi anggota legislatif," katanya.

    BETHRIQ KINDY ARRAZY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.