Soal Sertifikasi Monas, Berikut Pendapat Jusuf Kalla

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

    Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Masih terjadi tarik-ulur antara Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait sertifikasi lahan Monumen Nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengaku belum mengetahui kepada siapa nantinya sertifikasi lahan Monas itu akan diberikan.

    "Saya belum tahu itu, saya belum cek ke Menteri Agraria," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

    Baca juga: Tiga Fakta tentang Air Mancur Bergoyang Monas

    Ia memastikan bahwa sertifikasi lahan akan diberikan kepada negara, meskipun nanti yang menerima adalah Pemprov DKI. Menurut dia, Pemprov DKI juga representasi negara.

    Menilik sejarah, Kalla mengatakan, Monas dibangun oleh Bung Karno sebagai monumen nasional, bukan monumen DKI. Namun, di kemudian hari Monas menjadi ikon DKI dan dikelola dan dimanfaatkan Pemprov DKI.

    "Tapi, kalau Monas sendiri itu dibangun oleh Bung Karno, oleh Presiden, jadi otomatis itu menjadi urusan nasional. Namanya saja Monumen Nasional," kata Kalla.

    Adapun Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa belum keluarnya sertifikasi Monas karena Pemprov DKI dan Setneg masih tarik-ulur terkait hal itu. "Sebenarnya sertifikasi Monas sudah mau dikeluarkan, tapi ternyata masih ada tarik-ulur dengan Setneg," ujarnya di Balai Kota, Senin, 21 Agustus 2017.

    Djarot berharap pemerintah pusat bisa memberikan sertifikat Monas pada pekan depan. Sertifikat tersebut sebagai tanda bahwa lahan tersebut adalah aset milik pemerintah DKI.

    Menurut Djarot, Pemprov DKI dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan revitalisasi Monas secara berkelanjutan jika ada sertifikatnya. Ia mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. "Beliau sudah menyatakan setuju jika Monas disertifikasi sebagai aset DKI," ucapnya.

    Pada Minggu, 20 Agustus 2017, Presiden Jokowi telah menyerahkan 17 sertifikat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa sertifikat aset yang diserahkan tersebut antara lain Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW), Balai Kota DKI Jakarta, dan arena pacuan kuda di Pulo Mas.

    AMIRULLAH SUHADA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.