Anggota Parlemen Aceh Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi  

Reporter

Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Sukma Violetta bersama anggota (dari kiri) Achmad Sodiki, Anwar Usman dan As'ad Said Ali, dalam sidang pembacaan putusan hasil penelusuran dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan hakim MK Patrialis Akbar, di Mahkamah Konstitusi, 6 Februari 2017. MKMK memutuskan memberhentikan sementara Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi yang terjaring OTT KPK terkait dugaan menerima suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah Kautsar dan Samsul Bahri. Keduanya merupakan anggota Partai Nanggroe Aceh.

Kautsar menyatakan uji materi dilakukan terhadap Pasal 571 huruf D Undang-Undang Pemilu. Di pasal itu, kata dia, disebutkan bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Ini menafikan kekhususan Aceh," katanya di gedung MK, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

Simak pula: Rhoma Irama Gugat UU Pemilu karena Ingin Jadi Calon Presiden

Kautsar menyayangkan pemerintah dan DPR RI tidak berkoordinasi dengan DPR Aceh saat membahas RUU Pemilu. Padahal dalam Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 269 UUPA sudah diatur kewajiban konsultasi untuk mendapatkan pertimbangan DPR Aceh tentang Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan Aceh.

Menurut dia, koordinasi diperlukan karena Aceh merupakan daerah istimewa sesuai dengan amanat konstitusi di Pasal 18. "Kalau dikonsultasikan, mungkin saja kebijakan itu kami terima," kata Kautsar.

Pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, kehadiran undang-undang itu menimbulkan polemik. Hingga saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak yang mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu ke MK. Dua di antaranya Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama dan Partai Solidaritas Indonesia.

Kautsar menambahkan, bunyi keseluruhan Pasal 571 huruf D dalam Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, yaitu tentang Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwaslih Aceh. Kautsar menyatakan, dengan Undang-Undang Pemilu yang baru, lembaga tersebut menjadi di bawah Komisi Pemilihan Umum Pusat. "Sebelumnya itu kan dipilih oleh DPR Aceh," katanya.

ADITYA BUDIMAN



MK



MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

8 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

10 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

10 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

25 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

6 Juli 2022

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.