Pilgub Jabar, Cerita Deddy Mizwar Soal Pertemuan PKS dan Gerinda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deddy Mizwar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Deddy Mizwar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan dirinya telah diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Gubernur Jawa barat (Pilgub Jabar) 2018. Hal tersebut diputuskan dalam pertemuan sejumlah petinggi dua partai tersebut di rumah Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri di Jakarta.

    “SK belum (ada), tapi sudah berkomitmen bersama para ketua (partai), beserta bakal calon sehingga jadi pegangan yang kuat. Dan mudah-mudahan gak terjadi perubahan, kalau tidak terjadi hal-hal yang luar biasa,” kata Deddy di Bandung, Kamis, 17 Agustus 2017.

    Hadir dalam pertemuan itu, tuan rumah Salim Segaf yang ditemani Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu. Adapun dari Partai Gerindra adalah Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. “Lengkap berenam,” kata Deddy.

    Baca: PKS Klaim Prabowo Restui Pasangan Deddy Mizwar - Ahmad Syaikhu

    Menurut Deddy, dalam pertemuan tersebut juga diputuskan pendampingnya dalam Pilgub Jabar adalah Wakil Walikota Bekasi, yang juga Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu.

    Dia mengaku tidak keberatan dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu. “Dia orang baik, jujur, mantan auditor, pernah di DPRD, sekarang wakil walikota (Bekasi). Jadi urusan pmerintahan, politik, sangat memahami. Begitu juga masalah keuangan yang sangat rigid dia kuasi karena mantan (pegawai) BPKP,” kata dia.

    Deddy mengaku, tidak  ada mahar yang diminta dengan dukungan pencalonan dirinya tersebut. “Gak ada. Dimulailah dengan yang baik,” kata dia.

    Di pertemuan itu, dia mengaku tidak ada pesan khusus Prabowo pada dirinya. “Gak ada (pesan khusus), kecuali menangkan pilgub Jabar,” kata Deddy.

    Dia mengatakan, deklarasi dirinya dengan Ahmad Syaikhu sedang disiapkan. “Deklarasi sedang dirancang oleh Pak Mulyadi, ketua DPD Gerindra Jabar untuk ditentukan kapan (waktu) yang baik,” kata dia.

    Baca: Di Pilgub Jabar, Gerindra Belum Pastikan Berkoalisi dengan PKS

    Kepastian dukungan itu hanya selang beberapa hari setelah sejumlah media memberitakan, pernyataan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi menanggapi pernyataan PKS yang menyebutkan pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu yang mendapat dukungan Partai Gerindra dan PKS itu punya kans 99,9 persen. Mulyadi di sejumlah media menyebutkan sebaliknya bahwa kans pasangan itu hanya 1 persen karena masih cair.

    Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Dakwah Banten Jakarta dan Jawa Barat, Tate Qomarudin mengatakan, partainya mengusung Ahmad Syaikhu sebagai kader sebagai calon dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. “PKS firm, Pak Ahmad Syaikhus yang dicalonkan PKS. Pak Mulyadi menyatakan itu benar memang,” kata dia.

    Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Sunatra mengatakan, partainya sejak lama menawarkan Deddy Mizwar agar bergabung dengan partainya jika hendak mendapatkan kepastian dukungan partai dalam pencalonan pemilihan gubernur. “Siapapun yang di usung Gerindra, harus menjadi kader. Itu memang syaratnya. Kalau Pak Deddy Mizwar sekarang di usung sebagai calon gubernur, beliau sudah menyatakan bersedia jadi kader,” kata dia.

    Sunatra mengatakan, syarat itu menjadi mutlak setelah partainya berkali-kali dikecewakan dengan calon  non kader yang diusung dalam sejumlah pemilihan kepala daerah yang belakangan malah berbalik. “Gerindra punya pengalaman sangat pahit, ada yang di usung oleh Partai Gerindra, jadi lupa. Padahal Gerindra tidak mengganggu, selalu mendukung, tapi ujungnya lain,” kata dia.

    Mulyadi juga menunjukan salinan surat yang ditujukan pada seluruh pengurus DPD, DPC, dan sayap Partai Gerindra di Jawa Barat terkait Pilgub Jabar. Isinya ada 5 poin perihal arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diterimanya lewat telepon, kemarin, 16 Agustus 2017 pukul 12.30 WIB. “Ketum menetapkan kontestan harus dari Partai Gerindra,” petikan surat itu.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.