Yasonna Jadi Pemenang Busana Terbaik Berkat Pakaian Adat Nias  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengayuh sepeda hadiah dari Presiden Jokowi. Yasonna mendapat juara pertama busana adat terbaik di acara HUT RI ke-72 di Istana Merdeka. Biro Pers Istana

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengayuh sepeda hadiah dari Presiden Jokowi. Yasonna mendapat juara pertama busana adat terbaik di acara HUT RI ke-72 di Istana Merdeka. Biro Pers Istana

    TEMPO.COJakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjadi pemenang pertama busana adat terbaik pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2017. Ia pun mendapat hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Suatu kehormatan besar saya bisa memakai adat kebesaran, adat Nias, dan mendapat penghargaan dari Presiden. Ini kehormatan besar buat saya," kata Yasonna setelah acara selesai.

    Baca juga: Jokowi Beri Hadiah Sepeda untuk 5 Pemenang Busana Adat Terbaik 

    Presiden Jokowi juga memberikan hadiah sepeda kepada empat pemenang busana adat terbaik, yaitu Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Syarif Muhammad (ajudan Presiden), Tri Suswati (istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian), dan Agati Sulie (istri Wakil Ketua MPR Mahyudin).

    Yasonna menuturkan sebenarnya pakaian adat yang dikenakannya hari ini tidaklah lengkap. Seharusnya, kata dia, dilengkapi dengan pedang, tombak, dan perisai. Sebab, pakaian adat Nias yang dikenakannya adalah baju perang.

    Ia pun mengatakan pakaian adat tersebut adalah pemberian dari kepala adat Nias Selatan. Ia diberi pakaian itu sebagai bentuk penghargaan dari mereka saat berkunjung ke daerah tersebut.

    Mengenai hadiah sepeda dari Presiden Jokowi, Yasonna Laoly mengatakan akan menggunakannya untuk berolahraga. Menurut dia, sepeda dari Presiden ini sangat berharga dan tidak bisa dijual, sehingga ia akan menyimpannya sampai anak cucu. 

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.