Saut Situmorang: Idealnya Pegawai KPK 8.000 Orang, Sekarang...  

Reporter

Ekspresi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memainkan saxophone di acara Konser Suara Anti Korupsi di Pasar Festival, Jakarta, 18 November 2016. Konser tersebut merupakan acara puncak penganugerahan kompetisi Suara Antikorupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pendapatnya ihwal komitmen pemerintah memperkuat komisi antirasuah tersebut. 

"Ya, kalau saya berpikiran sih pegawai KPK harus 8.000 orang, dan tanah di sebelah ini, di sebelah ini, dijadikan gedung KPK aja. Ya, enggak? Kalian tahu, di Malaysia itu pegawainya 2.900, penduduknya 30 juta. Punya gedung empat blok, 20 lantai. KPK baru satu blok, 15 lantai. Bagaimana kamu bisa bersihkan negara ini gitu?” kata Saut kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

Baca juga:
Wakil Ketua KPK: Tim Independen Novel Baswedan, Ada Kesulitan...

Adapun yang dimaksud Saut dengan yang “di Malaysia itu” adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sebuah komisi antirasuah dari pemerintah Malaysia. 

Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan komitmennya memperkuat KPK dalam pidato di sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. "Pemerintah mendukung setiap usaha dari semua pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK,” katanya.

Baca pula:
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: 10 Daerah Ini Rawan Korupsi

Saut menyebutkan banyaknya kasus sebagai alasan perlunya tambahan sumber daya bagi KPK. “Kalau uangnya masih sedikit, untuk bangun 8.000 pegawai itu mau ditaruh di mana? Ya kan, sekarang kan masih 1.500 orang, ini juga bertahap,” katanya.

Komitmen Presiden datang di saat yang sama dengan DPR menggulirkan panitia khusus hak angket, keputusan yang dinilai berbagai lapisan masyarakat sebagai upaya pelemahan terhadap komisi yang berdiri sejak 2002 ini.

STANLEY WIDIANTO






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

46 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

16 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan