Alasan Novel Baswedan Ingin TPF Independen Tak Libatkan Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan bercerita tentang rencana operasi besar matanya usai menjalani solat Dzuhur berjamaah di salah satu masjid Singapura, 15 Agustus 2017. TEMPO/Fransisco Rosarians

    Penyidik KPK Novel Baswedan bercerita tentang rencana operasi besar matanya usai menjalani solat Dzuhur berjamaah di salah satu masjid Singapura, 15 Agustus 2017. TEMPO/Fransisco Rosarians

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior KPK Novel Baswedan tetap menginginkan pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen yang tidak mengandung unsur kepolisian untuk mengungkap kasusnya.

    "Jadi tim gabungan pencari fakta tentunya tidak melibatkan anggota Polri, tapi melibatkan profesional, akademisi dan ahli-ahli lainnya yang kemudian bisa menjadikan suatu kinerja untuk melakukan pendalaman terkait peristiwa itu," kata Novel di Singapura, Selasa 15 Agustus 2017.

    Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang pengendara sepeda motor di dekat rumahnya pada 11 April 2017 seusai salat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Mata Novel pun mengalami kerusakan sehingga ia harus menjalani perawatan di Singapore National Eye Centre (SNEC) sejak 12 April 2017.

    Baca: 
    Novel Baswedan Cemas Polisi Bertahan pada Kesimpulan yang Salah
    Kejanggalan-kejanggalan Penyidikan Kasus Novel Baswedan

    Ia pun mengaku akan mengungkapkan nama jenderal kepolisian yang sebelumnya dia diduga ikut dalam peristiwa penyerangannya itu kepada tim pencari fakta.

    "Soal nama jenderal yang saya sebut yang lagi yang saya sampaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa teror itu adalah konsumsi untuk tim gabungan pencari fakta karena kalau saya sampaikan ke penyidik itu hanya membebani pekerjaan-pekerjaan mereka yang toh juga tidak akan membuat mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik," tambah Novel.

    Pada Senin 14 Agustus, Novel dimintai keterangan sebagai saksi korban oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di KBRI Singapura. Saat itu, ia juga didampini oleh tim KPK termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo dan tim penasihat hukumnya.

    "Kalau ada yang mengatakan ingin membentuk tim gabungan KPK-Polri saya kira itu tidak tepat karena itu dibicarakan setelah perkara atau setelah peristiwa ini terjadi lebih dari 3 bulan, seandainya KPK ikut dalam tim itu, KPK-nya bisa berbuat apa?" ungkap Novel.

    Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan ingin membentuk tim gabungan KPK-Polri yang memiliki wewenang projusticia untuk mengungkap pelaku penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.

    Baca: Terima CCTV Novel dari Australia, Polda: Rekaman Tetap Tak Jelas

    "Saya ingat ketika awal terjadinya peristiwa, KPK menawarkan diri untuk membantu, dan kemudian disampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPK, saya setuju dengan itu, saya bisa memahami. Tapi ketika sekarang baru dibilang seperti itu, saya kira waktunya sudah tidak tepat lagi," kata Novel.

    Novel bahkan meminta dibentuk adanya tim gabungan pencari fakta yang beranggotakan unsur di luar kepolsian.

    "Tentunya bagi polri ini akan menguntungkan, akan ada suatu fakta objektif yang oleh Kapolri bisa dilihat apakah benar indikasi-indikasi yang selama ini beredar bahwa staf-staf di bawahnya tidak serius atau ada masalah dalam penanganan perkara ini, saya kira itu baik bila dilihat secara profesional itu bisa dijadikan bahan pembanding," tegas Novel.

    Hingga lebih dari 120 hari pelaku penyerangan Novel Baswedan belum ditemukan meski kepolisian sudah memeriksa banyak saksi, membuat sketsa terduga pelaku hingga menahan sejumlah orang yang kemudian dilepaskan lagi. Polisi juga telah menyebarkan dua sketsa yang diduga pelaku penyerangan Novel Baswedan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.