Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekaman Intimidasi Miryam Diperdengarkan, Bamsoet: Sudah Diedit

image-gnews
Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  – Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menyangkal  menekan saksi perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani. Sebelumnya, Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo-termasuk anggota Dewan yang disebut-sebut menekan Miryam supaya tidak memberikan keterangan sesuai fakta.

Rekaman pemeriksaan antara Miryam dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin kemarin. Namun, menurut Bambang Soesatyo, rekaman tersebut sudah diedit dan transkrip pembicaraannya dibuat oleh penyidik atau jaksa penuntut.

Baca: Namanya Muncul di Rekaman Miryam, Masinton: Itu Trik Penyidik

Transkip tersebut, kata dia, sengaja dibuat secara tidak lengkap dan tidal akurat. “Kelihatan bahwa rekamannya seperti sudah diedit karena sequence pembicaraan yang ada dalam transkrip itu kok loncat-loncat dan kalimat tidak nyambung,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Agustus 2017.

Menurut dia dalam transkrip rekaman tersebut ada banyak pertanyaan dari penyidik yang mengarahkan dan tidak diketik.  “Tidak mungkin ada jawaban dari Miryam dengan kalimat ‘Tidak ada Bamsoet, Pak, tidak ada Bamsoet, Pak,' kalau tidak ada pertanyaan dari penyidik,” tuturnya.

Simak: Kenapa Masinton Ingin Dikonfrontir dengan Penyidik dan Miryam

Politikus Partai Golkar ini juga meragukan Miryam  menyebut nama-nama sejumlah anggota Komisi Hukum. Bamsoet mensinyalir disebutnya nama-nama anggota Komisi Hukum itu keluar dari mulut penyidik. “Dalam rekaman yang ditayangkan di pengadilan kemarin keluar dari cerita atau mulut penyidik yang satu ke penyidik lainnya dalam ruang pemeriksaan KPK saat Miryam di BAP. Jadi bukan langsung dari Miryam,” ucapnya.

Selain itu, kata Bamsoet, dalam persidangan Miryam juga menolak mengakui rekaman CCTV yang ditayangkan  dan tetap pada pendiriannya bahwa yang menekan dia adalah penyidik KPK.  “Hal yg sama juga dilakukan Miryam dengan membuat surat pernyataan di atas materai bahwa tidak ada tekanan dari komisi Hukum DPR,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bamsoet menilai kualitas rekaman KPK yang dinilai buruk sehingga banyak percakapan yang tidak jelas.

Lihat: Pengakuan Miryam Diintimidasi Anggota DPR, Ada Rekamannya

Dalam persidangan kemarin, jaksa memutar rekaman dugaan ancaman yang diterima Miryam dari koleganya berkaitan dengan kasus e-KTP. Miryam mengaku ditemui sejumlah anggota Komisi III DPR. Mereka adalah Desmond J. Mahesa, Aziz Syamsuddin, Syarifuddin Sudding, Bambang Soesatyo, Hasrul Azwar, dan Masinton Pasaribu.

Dalam rekaman pemeriksaan, penyidik KPK, Novel Baswedan, mengatakan kepada Miryam untuk tidak khawatir atas ancaman tersebut. "Ini yang kemudian menjadi menarik. Ibu Yani enggak usah takut, enggak usah khawatir," kata Novel. "Kalau intimidasi terus berlanjut, laporkan saja ke KPK."

Miryam lantas mengatakan, "Jadi, Pak, saya mau jujur, ya. KPK itu independen enggak? Kok kenyataannya enggak. Yang dilihat kami di anggota DPR, setiap anggota DPR yang punya masalah dalam tanda kutip itu pasti dipanggil Komisi III," ujar Miryam dalam rekaman.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

6 jam lalu

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.


Ketua Umum IMI Dukung Adventure Offroad di Kebumen

6 jam lalu

Ketua Umum IMI Dukung Adventure Offroad di Kebumen

Kejuaraan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para offroader sehingga mampu menaklukan berbagai lintasan yang berat.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

11 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

17 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.