Kapolri Perintahkan Tak Ada Lagi SP3 untuk Kasus Kebakaran Hutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asisten operasi Kapolri Irjen M. Iriawan meninjau pembuatan sekat kanal yang dilakukan oleh TNI,Polri dan warga di wilayah rambutan, Ogan Ilir. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah perluasan area kebakaran hutan dan lahan. TEMPO/Parliza Hendrawan

    Asisten operasi Kapolri Irjen M. Iriawan meninjau pembuatan sekat kanal yang dilakukan oleh TNI,Polri dan warga di wilayah rambutan, Ogan Ilir. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah perluasan area kebakaran hutan dan lahan. TEMPO/Parliza Hendrawan

    TEMPO.CO, Palembang - Asisten Operasi Kapolri Irjen Muhammad Iriawan meminta penyidik Polres dan Polda di Sumatera Selatan untuk melakukan penegakkan hukum secara tuntas terhadap pelaku pembakar hutan, baik dari perorangan ataupun perusahaan.

    "Tidak ada lagi SP3, makanya belajarlah pada kasus di Polda Riau," kata Irjen Iriawan saat acara supervisi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Rambutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Selasa 15 Agustus 2017.

    Pada Januari hingga Mei 2016, Polda Riau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan pembakar hutan dan lahan.

    Kelima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI).

    Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama.

    Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain mengakui ada kekeliruan atau kesalahan pada prosedur penerbitan SP3 yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya.

    Beberapa kesalahan adalah dari 15 perusahaan yang di SP3, hanya tiga di antaranya yang disertai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Padahal, SPDP merupakan tanda awal dimulainya tahap penyidikan.

    Kemudian, penerbitan SP3 untuk sejumlah perusahaan dilakukan sebelum Polda Riau menetapkan tersangka. Pernyataan Zulkarnain itu disampaikan di Gedung DPR Senayan pada 27 Oktober 2016.

    Menurut Iriawan, penyidik harus menyiapkan alat bukti dan fakta yang relevan agar setiap kasus disidik bisa diserahkan pada pihak kejaksaan untuk dimajukan ke persidangan.

    Penegakkan hukum diperlukan untuk membawa efek jera bagi pelaku kejahatan. Iriawan mengingatkan  tentang  kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 yang luasnya mencapai 2 juta hektare.

    Saat itu, katanya, Indonesia disebut sebagai eksportir kabut asap akibat kebakaran hutan. Dampak lainnya penurunan pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi penegakan hukum diperlukan agar Polri tidak dicap jelek di masyarakat,” katanya.

    Saat ini, sejumlah lahan di Ogan Ilir (OI), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbakar. Begitu juga  di daerah lainnya baik di Sumatera maupun Kalimantan.

    Iriawan menjelaskan selain di Sumatera Selatan, pihaknya juga fokus pada upaya serupa di 8 daerah lainnya seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh dan Kalimantan.

    Khusus di Ogan Ilir, saat ini telah terbakar sebanyak 545 hektare yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia ditambah faktor cuaca ekstrim.

    Komandan Distrik Militer (Kodim) 0402/OKI-OI yang Letkol Inf Seprianizar mengatakan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan dari Polres OI telah mengamankan dua tersangka pelaku pembakar lahan.

    Saat ini kasus tersebut siap dimajukan ke meja hijau setelah menjalani berbagai tahapan di Polres. Sementara itu upaya pencegahan tetap dijalankan dengan berbagai upaya seperti pembuatan kanal blok, pembuatan embung dan menyiapkan 4 unit helikopter dan ratusan personil darat.

    "Hampir 7 juta ton air telah di bomkan diatas area terbakar," katanya.

    PARLIZA HENDRAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.