Kasus Suap Pembahasan APBD, KPK Periksa Kepala Dinas PU Malang  

Reporter

Editor

Budi Riza

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun anggaran 2015, Jarot Edy Sulistyono, pada Selasa, 15 Agustus 2017. Jarot diperiksa terkait dengan dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

"Jarot Edy Sulistyono (JES) diperiksa sebagai tersangka," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Baca: KPK Tetapkan Ketua DPRD Malang sebagai Tersangka

Dalam kasus ini, Jarot diduga menyuap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Moch. Arief Wicaksono (MAW). MAW, yang juga sempat diperiksa KPK pada Senin kemarin, diduga menerima uang Rp 700 juta.

Baca: Kasus Korupsi APBD, KPK Periksa Maraton Para Anggota DPRD Malang

Pemeriksaan MAW itu pun terkait dengan dugaan suap dalam penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang. Dari pengusaha sekaligus Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman, MAW diindikasi menerima Rp 250 juta dari proyek Rp 98 miliar yang pengerjaannya direncanakan pada 2016-2018 itu.

Hendarwan sendiri dijadwalkan pemeriksaannya pada hari ini. Dalam jadwal pemeriksaan KPK, nama dia dicantumkan sebagai Direktur PT Hidro Tekno Indonesia.

"HM diperiksa sebagai tersangka suap terkait dengan penganggaran kembali proyek Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2016 pada 2015," ujar Febri.

KPK pun akan memeriksa 12 orang saksi dari DPRD Kota Malang sehubungan dengan pemeriksaan MAW. "Pemeriksaan dilakukan di Kepolisian Resor Malang."

Dalam penyidikan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang 2015 dan suap penganggaran kembali Jembatan Kedungkandang, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi pada 9-11 Agustus lalu.

Penyidik sempat menggeledah kantor Wali Kota, kantor PUPPB, rumah JES, rumah dinas dan rumah pribadi MAW, serta kantor Penanaman Modal Kota Malang. KPK juga menggeledah kantor DPRD Malang, serta rumah dinas dan rumah pribadi Wali Kota Malang M. Anton.

Pemeriksaan juga menyasar kantor Bappeda dan Unit Layanan Pengadaan Kota Malang.

Hasilnya, penyidik KPK menyita dokumen dan barang elektronik, seperti telepon seluler pejabat Pemkot, DPRD, dan pejabat pengadaan. Ada pula beberapa pecahan mata uang dari rumah dinas MAW, seperti Rp 20 juta, 955 dolar Singapura, dan 911 ringgit Malaysia.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

8 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

16 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

17 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

19 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

20 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

20 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

22 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

23 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

23 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif