Menteri Lukman Serukan Full Day School Bisa Dibuat Fleksibel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

    Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin terus menyerukan agar kebijakan lima hari sekolah atau full day school bisa dibuat lebih fleksibel.

    "Biar sekolah yang memutuskan sesuai kebutuhan, artinya tidak harus wajib, tapi fleksibel," ujar Lukman di sela meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

    Baca : Soal Full Day School, Menteri Agama: Biar Sekolah yang Menentukan

    Lukman menuturkan, dengan adanya resistensi berupa penolakan dari berbagai kalangan terkait program lima hari sekolah itu, akan lebih arif jika ditinjau ulang. "Jika fleksibel, sekolah, orang tua dan murid bisa berdiskusi apakah butuh program seperti itu diterapkan," ujarnya.

    Lukman menuturkan program full day school saat ini mendapat penolakan keras dari kalangan madrasah diniyah dan pondok pesantren karena memang lembaga itu yang paling terancam tamat akibat kebijakan itu.

    "Kebijakan ini jelas sangat berpengaruh pada sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang sudah terbentuk puluhan tahun," ujarnya.

    Lukman sendiri memahami jika dalam kebijakan full day school itu sebenarnya pemerintah tidak menekankan pada durasi kegiatan belajar mengajarnya. Melainkan memfokuskan pada pendidikan karakter dan kepribadian siswa.

    "Tapi juga jangan lantas pendidikan karakter ini direduksi pemaknaanya dengan cara sekolah lima hari, karena cara ini menghadapi persoalan kompleks saat diterapkan di masyarakat," ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta program full day school ditinjau ulang oleh pusat. “Bukan masalah program ini cocok atau tidak untuk Yogya, tapi kan kami perlu melihat dulu bagaimana kesiapan tiap sekolah untuk menjalankan program itu,” ujarnya.

    Simak pula : Perpres Soal Full Day School Segera Terbit

    Meski Yogya selama ini dikenal sebagai kota pelajar maupun kota pendidikan, namun Sultan menuturkan perlu ditilik lebih dalam syarat-syarat program full day school apakah bisa diikuti tiap sekolah. Baik sekolah yang berada diperkotaan namun juga pedesaan.

    “Kalau dari daerah sudah bisa memastikan kesiapan tiap sekolah dan memang bisa ya silakan saja dilaksanakan, kalau belum ya jangan memaksakan diri, kasihan sekolah dan siswanya,” ujar Sultan.

    Sultan menuturkan jika program full day school tetap dipaksakan berjalan tanpa mempertimbangkan kesiapan tiap sekolah, ia khawatir berdampak buruk karena penambahan jam belajar hingga sore yang jadi satu inti program itu.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.