Ma'ruf Amin MUI Minta Viktor Laiskodat Klarifikasi Pidato di NTT  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Hasannudin AF (kanan), dan Ketua MUI Dr. KH Maruf Amin, saat konpers tentang Gafatar di Kantor MUI, Jakarta, 3 Februari 2016. MUI menyatakan bahwa Gerakan Fajar Nusantara aliran sesat dan menyesatkan. TEMPO/Amston Probel

    Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Hasannudin AF (kanan), dan Ketua MUI Dr. KH Maruf Amin, saat konpers tentang Gafatar di Kantor MUI, Jakarta, 3 Februari 2016. MUI menyatakan bahwa Gerakan Fajar Nusantara aliran sesat dan menyesatkan. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menilai perlu ada klarifikasi soal pidato politikus Partai NasDem Viktor Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Klarifikasi, kata dia, juga diperlukan dengan beberapa pihak yang disinggung dalam pidato Viktor.

    "Harus diklarifikasi, Pak Viktor itu maksudnya apa, kemudian tanggapan-tanggapan pihak-pihak yang tidak senang seperti apa," kata Ma'ruf seusai menghadiri hari lahir anak Idrus Marham di Cibubur, Jakarta, Ahad 6 Juli 2017.

    Baca: Jusuf Kalla Dukung Viktor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi

    Sebelumnya, video pidato Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur menjadi viral di media sosial. Viktor Laiskodat mengatakan ada kelompok ekstremis yang hendak mengubah konsep pemerintahan di Indonesia menjadi khilafah. Kelompok ini mendapat dukungan dari beberapa partai-partai yang ada di DPR.

    Ucapannya itu mendapat reaksi keras dari partai yang disebut seperti Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Perwakilan Partai Gerindra dan PAN pun melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik.

    Baca: Viktor Laiskodat Didukung Boni Hargens

    Ma'ruf mengatakan perkara tersebut tak memiliki keterkaitan dengan umat Islam. Ia meminta agar proses hukum berlanjut.  "Umat jangan dibawa, kalau mau diproses, diproses saja," ujarnya. "Jangan terprovokasi."

    Ma'ruf Amin berpendapat bahwa kini sedang terbangun kondusivitas di dalam masyarakat. Ia memperingatkan jangan sampai ulah satu orang mengorbankan keutuhan bangsa. "Jadi jangan sampai umat diseret-seret mengikuti masalah seperti itu," ujar dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.