TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pihaknya terus mengimbau petani agar tak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mencegah terulangnya bencana asap yang sempat mencapai titik terparah pada 2015 lalu.
"Ini akibat karena (hutan) dibakar. Tradisi peladang membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan. Ini harus diubah," ujar Wiranto setelah rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2017.
Baca juga: Wiranto Pimpin Rapat Koordinasi Menteri Bahas Kebakaran Hutan
Salah satu pertimbangan pemerintah, ujar Wiranto, adalah pemberian insentif pupuk cair pada petani. Pemberian pupuk itu untuk mengalihkan kebiasaan petani yang kerap membakar lahan demi meningkatkan produksi. "Itu bisa. Peran pemerintah daerah juga kami libatkan di sini," tuturnya.
Wiranto menilai metode pembakaran lahan berkembang secara turun menurun di antara petani daerah, khususnya yang menghuni kawasan hutan. Penyuluhan pun dibutuhkan secara bertahap untuk mengurangi adat tersebut. "Untuk masyarakat adat, ini sedang kita bincangkan, supaya kebiasaan bakar hutan itu bisa dialihkan."
Wiranto memastikan jumlah titik api yang terpantau melalui satelit menurun dibandingkan sebelumnya.
"Ada delapan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sudah diidentifikasi. Hanya ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan, sekarang muncul, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur," tutur Wiranto.
YOHANES PASKALIS PAE DALE
