Wiranto: Insentif Pupuk Cair untuk Kurangi Pembakaran Lahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Purnawirawan Wiranto memberi keterangan dihadapan awak media seusai menjalani proses pemeriksaan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, 24 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Jenderal Purnawirawan Wiranto memberi keterangan dihadapan awak media seusai menjalani proses pemeriksaan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, 24 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pihaknya terus mengimbau petani agar tak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mencegah terulangnya bencana asap yang sempat mencapai titik terparah pada 2015 lalu.
     
    "Ini akibat karena (hutan) dibakar. Tradisi peladang membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan. Ini harus diubah," ujar Wiranto setelah rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2017.

    Baca juga: Wiranto Pimpin Rapat Koordinasi Menteri Bahas Kebakaran Hutan
     
    Salah satu pertimbangan pemerintah, ujar Wiranto, adalah pemberian insentif pupuk cair pada petani. Pemberian pupuk itu untuk mengalihkan kebiasaan petani yang kerap membakar lahan demi meningkatkan produksi. "Itu bisa. Peran pemerintah daerah juga kami libatkan di sini," tuturnya. 
     
    Wiranto menilai metode pembakaran lahan berkembang secara turun menurun di antara petani daerah, khususnya yang menghuni kawasan hutan. Penyuluhan pun dibutuhkan secara bertahap untuk mengurangi adat tersebut. "Untuk masyarakat adat, ini sedang kita bincangkan, supaya kebiasaan bakar hutan itu bisa dialihkan."
     
    Wiranto memastikan jumlah titik api yang terpantau melalui satelit menurun dibandingkan sebelumnya. 
     
    "Ada delapan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sudah diidentifikasi. Hanya ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan, sekarang muncul, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur," tutur Wiranto
     

    YOHANES PASKALIS PAE DALE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.