Jokowi: Perlu Terobosan untuk Mengoptimalkan Potensi Hutan

Reporter

Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam PeringatanHari Lingkungan HidupTahun 2017 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017. Dalam acara ini, Presiden Jokowi menbuka rapat kerja nasional (rakernas) Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI) dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konversi yang akan dilaksanakan secara bersamaan pada 2 hingga 4 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Jokowi meminta para pemangku kepentingan (stake holder) di sektor kehutanan agar bertindak kreatif. Kreativitas diperlukan supaya hutan di Indonesia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Jokowi saat ini belum ada terobosan dalam hal pengelolaan hutan. "Perlu koreksi besar, ada terobosan sehingga pengelolaan hutan bisa lebih baik," kata dia di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Baca: Kecewa Menteri Siti Soal Koordinasi Atasi Kebakaran Hutan

Pernyataan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jokowi berharap hasil rakernas bisa menciptakan terobosan dan menyelesaikan persoalan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian kepala negara ialah soal pemberian izin lingkungan dan pelaksanaan kebijakan yang hanya mengejar keuntungan semata.  Jokowi memerintahkan kementerian agar tidak sembarangan mengeluarkan izin, terutama terkait dengan kehutanan. "Jangan taman nasional digerogoti, tahu-tahu sudah ratusan hektare dibiarkan," ucapnya.

Simak: Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek

Jokowi berharap Indonesia bisa meniru Swedia serta Finlandia yang dianggap sukses mengelola hutan dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Bila tidak ada terobosan, kata Jokowi, jangan malu meniru model pengelolaan yang dimiliki kedua negara itu.

Menanggapi itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan masukan Presiden kepada para pejabat agar berpikir kreatif (out of the box) sering disampaikan. Menurutnya, di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla model kerja birokrat sedang berubah. "Rakyat butuh yang cepat, sementara birokrasi terstruktur," ucapnya.

Lihat: Jokowi Belajar Lingkungan dari Anuar, Peraih Kalpataru

Siti Nurbaya Bakar  menyebut sudah mempunyai jawaban atas permintaan Presiden Jokowi. Upaya menyelesaikan persoalan yang ruwet, kata dia, bisa dilakukan dengan membentuk tim kerja.

Bahkan pemerintah bisa melibatkan tim ahli atau konsultan. Salah satu terobosan yang sudah dilakukan ialah penerapan hutan sosial di mana perusahaan dan masyarakat bisa bersama-sama mengelola lahan.  

ADITYA BUDIMAN






19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

53 detik lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

13 menit lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

38 menit lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

1 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

2 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

2 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

2 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

3 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.