Beleid Impor Garam, DPR: Jalan Pintas Tanpa Kuatkan Dalam Negeri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Unjuk rasa menolak impor ikan dan Garam. TEMPO/ Amston Probel

    Unjuk rasa menolak impor ikan dan Garam. TEMPO/ Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengkritik kebijakan impor garam konsumsi oleh pemerintah. Menurut dia, kebijakan impor ini adalah jalan pintas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan garam yang tidak disertai dengan penguatan industri garam dalam negeri. 
     
    "Ini adalah kejadian yang paling jelek dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan impor tanpa menguatkan PN garam kita," kata politikus Partai Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2017.

    Baca: Impor Garam Dianggap Rawan Ditunggangi Dagang Politik

     
    Agus menilai kebijakan impor itu adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintah pada industri garam dalam negeri. Menurut dia, ini adalah peringatan untuk PT Garam agar dapat memenuhi produksi dalam negeri.

    "Ini warning yang paling keras, terutama Menteri BUMN supaya membenahi PT Garam," ujarnya.

    Tak hanya mendesak PT Garam, Agus juga mendorong pemerintah memacu industri garam lain. "Sekarang bahan baku saya rasa cukup. Kita mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, tapi kita kelangkaan garam," ucapnya. 
     
    Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengimpor garam konsumsi 75 ribu ton, yang rencananya didatangkan pada 10 Agustus mendatang.

    Simak pula: Harga Garam Melonjak, Perajin Ikan Asin di Tegal Tutup Sementara

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menuturkan ini merupakan situasi khusus dan mendesak. 
     
    Direktur Produksi PT Garam Budi Sasongko mengatakan industri kecil dan menengah yang menjadi sasaran impor garam konsumsi adalah yang berkapasitas di bawah 5 ton. Sejumlah daerah menjadi sasaran, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 
     
    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.