Beleid Impor Garam, DPR: Jalan Pintas Tanpa Kuatkan Dalam Negeri  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Unjuk rasa menolak impor ikan dan Garam. TEMPO/ Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengkritik kebijakan impor garam konsumsi oleh pemerintah. Menurut dia, kebijakan impor ini adalah jalan pintas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan garam yang tidak disertai dengan penguatan industri garam dalam negeri. 
 
"Ini adalah kejadian yang paling jelek dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan impor tanpa menguatkan PN garam kita," kata politikus Partai Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2017.

Baca: Impor Garam Dianggap Rawan Ditunggangi Dagang Politik

 
Agus menilai kebijakan impor itu adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintah pada industri garam dalam negeri. Menurut dia, ini adalah peringatan untuk PT Garam agar dapat memenuhi produksi dalam negeri.

"Ini warning yang paling keras, terutama Menteri BUMN supaya membenahi PT Garam," ujarnya.

Tak hanya mendesak PT Garam, Agus juga mendorong pemerintah memacu industri garam lain. "Sekarang bahan baku saya rasa cukup. Kita mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, tapi kita kelangkaan garam," ucapnya. 
 
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengimpor garam konsumsi 75 ribu ton, yang rencananya didatangkan pada 10 Agustus mendatang.

Simak pula: Harga Garam Melonjak, Perajin Ikan Asin di Tegal Tutup Sementara

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menuturkan ini merupakan situasi khusus dan mendesak. 
 
Direktur Produksi PT Garam Budi Sasongko mengatakan industri kecil dan menengah yang menjadi sasaran impor garam konsumsi adalah yang berkapasitas di bawah 5 ton. Sejumlah daerah menjadi sasaran, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 
 
ARKHELAUS W.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

10 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

13 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

17 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

2 hari lalu

Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

Platform data dan informasi neraca komoditas dibuat untuk mendorong penyederhanaan tata niaga.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.