Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar: Setya Novanto Belum Tunjuk Pengacara dalam Kasus E-KTP

image-gnews
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Christina Aryani mengatakan Ketua Umum Setya Novanto belum berpikir untuk mengajukan praperadilan. Bahkan, Novanto belum menunjuk kuasa hukum atua pengacara untuk kasus e-KTP yang menjeratnya.

"Kami berharap Bapak Firman Wijaya maupun pihak-pihak lainnya tidak mengatasnamakan diri sebagai pengacara Bapak Setya Novanto," ujar Christina melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

Baca juga: Golkar: Setya Novanto Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP. Ia diduga menyelewengkan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya diduga berperan dalam proses penganggaran, pengadaan, serta pengaturan pemenang tender proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Sebelumnya, Firman Wijaya yang mengklaim sebagai pengacara Novanto mengatakan kliennya akan mengajukan praperadilan pascapenetapan sebagai tersangka. Pengajuan ini setelah mengkaji surat penetapan yang dikirim KPK pada pertengahan Juli lalu. Surat ini sebagai dasar pengajuan peradilan.

Firman saat itu menilai keputusan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP itu kontroversial. Karena itu, ia memutuskan mempelajari aspek formal dan substansinya. "Saya melihatnya ada legal prematur," katanya.
 

ARKHELAUS W. | VINDRY FLORENTINE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

10 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Jusuf Hamka Diusulkan Maju Pilgub Jakarta 2024: PDIP Bilang Cek Ombak, PKS Sebut Bakal Seru

11 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Diusulkan Maju Pilgub Jakarta 2024: PDIP Bilang Cek Ombak, PKS Sebut Bakal Seru

Jusuf Hamka atau Babah Alun disiapkan oleh Partai Golkar maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 sebagai cawagub mendampingi Kaesang.


Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

12 hari lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

13 hari lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

Jusuf Hamka atau Babah Alun disodorkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ketua PSI Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta


Bima Arya di Antara Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024

19 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berswafoto dengan warga saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Bima Arya di Antara Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024

Nama mantan Wali Kota Bogor Bima Arya digadang-gadang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil atau Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar.


Eks Ketua PSSI Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Umum PP Pelti Periode 2024-2028 secara Aklamasi

31 hari lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid tiba di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk salat Idul Adha, Ahad, 11 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Eks Ketua PSSI Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Umum PP Pelti Periode 2024-2028 secara Aklamasi

Nurdin Halid menggantikan posisi Ketua Umum PP Pelti periode 2022-2027 sebelumnya, Edward Omar Sharif Hiariej yang mengundurkan diri.


Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

37 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) berfoto bersama warga saat menghadiri Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023. HUT ke-78 RI mengusung tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Pengamat politik Ujang Komarudin menyarankan agar Golkar mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar. Apa alasannya?


Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Dilaporkannya Penyidik KPK Soal Penyitaan Ponsel Hasto

43 hari lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Menurut WP, pengembalian Komisaris Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Dilaporkannya Penyidik KPK Soal Penyitaan Ponsel Hasto

Penyidik KPK menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat pemeriksaannya sebagai saksi kasus Harun Masiku. Berujung pelaporan ke Dewas KPK


Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

46 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

Tidak hanya 18 persen kursi di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi.


Penjelasan Kuasa Hukum soal Hilangnya Saksi Golkar di Sengketa Pileg

57 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Penjelasan Kuasa Hukum soal Hilangnya Saksi Golkar di Sengketa Pileg

Kuasa hukum Partai Golkar, Michael Dolf Lailossa, menjelaskan kronologi hilangnya saksi Adin, yang seharusnya bersaksi di sidang sengketa pileg