Efek Status Novanto, Kalla Minta Perbaikan Golkar, Caranya...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bersilaturahmi dengan para alim ulama pimpinan pondok pesantren se-Kalimantan selatan sebelum kampanye terbuka Partai Golkar di Martapura, Kalsel,(25/3). ANTARA/Saptono

    Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bersilaturahmi dengan para alim ulama pimpinan pondok pesantren se-Kalimantan selatan sebelum kampanye terbuka Partai Golkar di Martapura, Kalsel,(25/3). ANTARA/Saptono

    TEMPO.CO, Jakarta -Para politikus Partai Golkar sedang prihatin dengan nasib partai mereka menyusul penetapan Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai tersangka korupsi megaskandal pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Semua politikus di partai itu berada dalam kecemasan yang sama: pemilu 2019 tinggal dua tahun lagi, tapi elektabilitas partai terancam jeblok dengan status tersangka Novanto.

    Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla termasuk yang ikut cemas. Kalla menyarankan para fungsionaris, politikus, aktivis Partai Golkar yang mendatanginya, ikut melakukan perbaikan bagi partai beringin itu.  "Memang tentu apabila Ketumnya tersangka, ya, ada langkah-langkah perbaikan," kata Kalla di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

    BACA:Status Tersangka Setya Novanto Bisa Bebani Jokowi

    Kalla mengaku banyak kader Golkar yang mendatanginya untuk membicarakan nasib partai tersebut. Mereka datang untuk meminta pendapat dan nasihat dari Jusuf Kalla. Namun bagi Kalla, persoalan yang dihadapi Golkar saat ini sepenuhnya menjadi urusan pengurus pusat dan pengurus daerah.

    Sebelumnya, hasil rapat pleno DPP Golkar pada 18 Juli 2017 menyetujui tujuh poin, salah satunya keputusan Novanto untuk menugaskan Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan tugas organisasi.

    BACA: Sinyal Merah Akbar Tanjung dan Nasib Golkar di Pemilu 2019

    Menurut Jusuf Kalla, apa yang dibahas dalam rapat pleno itu adalah langkah pertama dalam perbaikan internal Golkar sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya yang prosedurnya sesuai dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

     "Ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART," kata Kalla.

    Desakan agar Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum disuarakan sejumlah kader Golkar. Contohnya adalah suara dari kelompok yang menamakan diri Generasi Muda Partai Golkar. Mereka telah mendatangi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Akbar Tandjung pada Ahad lalu untuk mengadukan kondisi partai.

    BACA: Setya Novanto Dicekal, Jusuf Kalla Sarankan Golkar Gelar Munas

    Ahmad Doli Kurnia dari GMPG menilai status tersangka yang melekat pada Setya Novanto makin membuat terpuruk citra partai. Apalagi dalam survei terakhir, elektabilitas Golkar meluncur tajam dengan posisi di angka 3,5 persen. Angka ini lebih rendah dibanding survei pada April-Mei lalu dimana elektabilitas Golkar 7,1 persen.

    Akbar Tandjung menyatakan kekhawatirannya dengan kondisi Partai Golkar dengan tren elektabilitas Golkar yang terus merosot. "Baru sore ini, saya diberitahu terjadi kemerosotan dalam survei terbaru, Golkar 3,5 persen. Di bawah 4 persen yang menjadi ambang batas parlemen," kata Akbar seusai menerima pengaduan di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Ahad, 23 Juli 2017.

    Menurut Akbar, partai harus mengambil langkah untuk memperbaiki situasi yang ada. Perbaikan tersebut, baik dalam hal pengorganisasian maupun kepemimpinan partai. Tujuannya agar Golkar punya jaminan bisa menaikkan kembali suara partai.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.