Efek Status Novanto, Kalla Minta Perbaikan Golkar, Caranya...

Reporter

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bersilaturahmi dengan para alim ulama pimpinan pondok pesantren se-Kalimantan selatan sebelum kampanye terbuka Partai Golkar di Martapura, Kalsel,(25/3). ANTARA/Saptono

TEMPO.CO, Jakarta -Para politikus Partai Golkar sedang prihatin dengan nasib partai mereka menyusul penetapan Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai tersangka korupsi megaskandal pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Semua politikus di partai itu berada dalam kecemasan yang sama: pemilu 2019 tinggal dua tahun lagi, tapi elektabilitas partai terancam jeblok dengan status tersangka Novanto.

Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla termasuk yang ikut cemas. Kalla menyarankan para fungsionaris, politikus, aktivis Partai Golkar yang mendatanginya, ikut melakukan perbaikan bagi partai beringin itu.  "Memang tentu apabila Ketumnya tersangka, ya, ada langkah-langkah perbaikan," kata Kalla di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

BACA:Status Tersangka Setya Novanto Bisa Bebani Jokowi

Kalla mengaku banyak kader Golkar yang mendatanginya untuk membicarakan nasib partai tersebut. Mereka datang untuk meminta pendapat dan nasihat dari Jusuf Kalla. Namun bagi Kalla, persoalan yang dihadapi Golkar saat ini sepenuhnya menjadi urusan pengurus pusat dan pengurus daerah.

Sebelumnya, hasil rapat pleno DPP Golkar pada 18 Juli 2017 menyetujui tujuh poin, salah satunya keputusan Novanto untuk menugaskan Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan tugas organisasi.

BACA: Sinyal Merah Akbar Tanjung dan Nasib Golkar di Pemilu 2019

Menurut Jusuf Kalla, apa yang dibahas dalam rapat pleno itu adalah langkah pertama dalam perbaikan internal Golkar sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya yang prosedurnya sesuai dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

 "Ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART," kata Kalla.

Desakan agar Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum disuarakan sejumlah kader Golkar. Contohnya adalah suara dari kelompok yang menamakan diri Generasi Muda Partai Golkar. Mereka telah mendatangi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Akbar Tandjung pada Ahad lalu untuk mengadukan kondisi partai.

BACA: Setya Novanto Dicekal, Jusuf Kalla Sarankan Golkar Gelar Munas

Ahmad Doli Kurnia dari GMPG menilai status tersangka yang melekat pada Setya Novanto makin membuat terpuruk citra partai. Apalagi dalam survei terakhir, elektabilitas Golkar meluncur tajam dengan posisi di angka 3,5 persen. Angka ini lebih rendah dibanding survei pada April-Mei lalu dimana elektabilitas Golkar 7,1 persen.

Akbar Tandjung menyatakan kekhawatirannya dengan kondisi Partai Golkar dengan tren elektabilitas Golkar yang terus merosot. "Baru sore ini, saya diberitahu terjadi kemerosotan dalam survei terbaru, Golkar 3,5 persen. Di bawah 4 persen yang menjadi ambang batas parlemen," kata Akbar seusai menerima pengaduan di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Ahad, 23 Juli 2017.

Menurut Akbar, partai harus mengambil langkah untuk memperbaiki situasi yang ada. Perbaikan tersebut, baik dalam hal pengorganisasian maupun kepemimpinan partai. Tujuannya agar Golkar punya jaminan bisa menaikkan kembali suara partai.

AMIRULLAH SUHADA






Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

6 jam lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

15 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


PSI Sambangi Golkar, Mau Merapat ke KIB?

36 hari lalu

PSI Sambangi Golkar, Mau Merapat ke KIB?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor Partai Golkar, Slipi.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Kader Golkar

28 Juni 2022

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi bagi Kader Golkar

KPK akan menyampaikan materi tentang antikorupsi kepada kader Partai Golkar dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni, Prabowo Dikabarkan Menemui Jokowi

14 Juni 2022

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni, Prabowo Dikabarkan Menemui Jokowi

Di tengah kencangnya isu reshuffle kabinet, Prabowo dikabarkan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.


Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

8 Juni 2022

Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

Projo menanggapi komentar sejumlah politikus PDIP soal manuver mereka merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.