Pengurus DPP Golkar Temui Habibie, Kasus E-KTP Setnov Disinggung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (kanan) bersama Ketua Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Dewan Kehormatan BJ Habibie (tengah) saat pembukaan Rapimnas partai Golkar di Jakarta, 27 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (kanan) bersama Ketua Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Dewan Kehormatan BJ Habibie (tengah) saat pembukaan Rapimnas partai Golkar di Jakarta, 27 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Ketua DPR Setya Novanto bersama petinggi Partai Golkar bertandang ke kediaman mantan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta. Pertemuan selama 45 menit itu juga membahas kasus hukum yang membelit Ketua Umum Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

    Baca juga: Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka, KPK Siap hadapi Praperadilan 

    Seusai pertemuan, Setya mengatakan pertemuan dengan BJ Habibie membahas seputar program Golkar menjelang pilkada serentak pada 2018. "Kami akan terus melakukan kerja di dalam tugas yang sedang dihadapi," katanya di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. 
     
    Namun dalam pertemuan yang berjalan sekitar 45 menit itu dibahas juga ihwal kasus hukum Setya. Dia menyatakan akan menghormati dan mengikuti proses hukum. "Masalah praperadilan, saya belum ada niat (untuk praperadilan)," katanya. 
     
    Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan Habibie mendukung Golkar untuk menang pemilu 2019. "Beliau juga bertekad memberi dukungan terhadap Golkar untuk memenangi pemilu," kata Akbar. Selain itu, Habibie meminta pengurus tetap fokus membawa Golkar ke posisi teratas di pemilu nanti.

    Akbar menambahkan, pertemuan para pengurus partai dengan BJ Habibie untuk melaporkan perkembangan Golkar, termasuk kasus hukum yang menjerat Setya. Menurut dia, Presiden Indonesia ketiga itu mendukung proses hukum terkait dengan kasus e-KTP

    ADITYA BUDIMAN




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.