Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket KPK, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR Komisi III, Desmond J. Mahesa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPR Komisi III, Desmond J. Mahesa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket KPK DPR. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, alasan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK, salah satunya terkait legalitas Pansus.

    "Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK, alasan pertama pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

    Baca juga: 1000 Dosen UGM Minta DPR Hentikan Pansus Angket KPK

    Dia mengatakan Pansus Angket harus melibatkan seluruh fraksi namun nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke dalam pansus tersebut.

    Menurut Desmond kalau hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap maka ada sesuatu yang salah serta rapat Pansus diadakan seolah-olah dadakan.

    "Misalnya ke Lapas Sukamiskin, kami bilang tidak setuju namun mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau tetap berangkat, Gerindra akan keluar sehingga ini yang membuat kami tidak bisa ikut," ujarnya.

    Menurut dia, setelah kunjungan ke Penjara Sukamiskin, perwakilan Fraksi Partai Gerindra tidak aktif sehingga diputuskan Gerindra keluar dari Pansus.

    Alasan terakhir, sejak ke Sukamiskin, Fraksi Gerindra menilai ada beberapa orang yang berusaha melemahkan KPK melalui pansus tersebut.

    BACA:Pansus Hak Angket Panggil Yulianis Tanya Penanganan Tipikor KPK

    "Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada maka kami harus keluar," ujarnya.

    Desmod mengatakan, yang aktif di Pansus Angket KPK pun kini seluruhnya fraksi dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.

    Menurut dia seharusnya mereka menguatkan KPK sehingga Gerindra sebagai partai non-pemerintah memutuskan keluar dari Pansus Angket.

    "Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK," katanya.

    Desmond menegaskan bahwa keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Pansus Hak Angket KPKsudah sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.