Nasib Penahanan Setya Novanto Tergantung Penyidik  

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Malang--Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan pimpinan belum menandatangani penahan tersangka korupsi KTP elektronik Setya Novanto. Penahanan tersangka korupsi, katanya, merupakan keputusan obyektif dan subyektif penyidik.

"Ditahan atau tidak ditahan tergantung penyidik. Jika merasa perlu penahan segera ditandatangani surat penahanannya," kata Basaria usai Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Rabu 19 Juli 2017.

Baca: Setya Novanto Tersangka, Jokowi Tegaskan Tak Akan Ikut Campur

Demikian juga dengan pemanggilan Setya Novanto sebagai tersangka, kata Basaria, akan dilakukan sesuai prosedur penyidikan. "Secapat mungkin. Selama ini (Setya) dipanggil sebagai saksi tersangka Andi Agustinus," katanya.

Andi Agustinus alias Andi Narogong merupakan pelaksana proyek KTP elekronik. Proyek senilai Rp 5,9 Triliun itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR. Pencegahan dilakukan sebelum Setya ditetapkan sebagai tersangka.

Lihat: Komite Legislatif Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR

Selain Setya Novanto, katanya, ada banyak nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam mega korupsi KTP elektronik. Menurut Basaria penyidik tengah menelaah sejumlah nama anggota DPR yang lain.

Nama Setya Novanto pertama kali disebut dalam keterlibatan kasus E-KT oleh Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo Wirawan Tanzil dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Proyek KTP elektronik memiliki hubungan dengan Setya Novanto.

 EKO WIDIANTO

Video Terkait:
Setya Novanto Jadi Tersangka, Sekjen Golkar Beri Pernyataan








KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.