Setya Novanto Tersangka, Golkar Yogya: Hanya Pucuk yang Terhempas  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Bendera Golkar/TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DI Yogyakarta memilih tak bereaksi atas penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek e-KTP, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 17 Juli 2017.

"Ibarat pohon beringin, kasus (penetapan tersangka Setya Novanto) itu hanya menggoyangkan pucuk pohonnya, tapi batang dan akar tetap kokoh," ujar tokoh senior yang juga fungsionaris Partai Golkar DIY, John Keban, di Yogyakarta, Selasa 18 Juli 2017.

Baca : Setya Novanto Sangkal Terima Rp 574 M: Allah Maha Tahu

Menurut John, Golkar sebagai partai besar tak akan goyang begitu saja menghadapi kasus Novanto. "Akar akar di daerah sangat kuat, ini tidak akan berpengaruh pada kerja partai," ujarnya.

John menuturkan, pengurus daerah saat ini masih menunggu Dewan Pimpinan Pusat memberi perintah terkait kasus Setya Novanto itu.

"Kami berharap tidak akan mengganggu pembentukan formatur di tingkat DPD dan kegiatan lain, semoga pengurus pusat bijaksana dalam menyikapi proses hukum," ujar John.

Sejak menggelar musyawarah daerah Juni 2017 lalu, DPD Golkar DIY baru memiliki Ketua DPD yakni Haryadi Suyuti yang saat ini menjabat Walikota Yogyakarta. Namun untuk formasi lain dalam struktur DPD belum terbentuk dan masih dalam pembahasan.

"Jika beliau (Setya Novanto) harus mundur, pelantikan pengurus daerah masih bisa dihandle ketua bidang organisasi, jadi tak masalah," ujar John.

John menuturkan, Golkar DIY tak akan terbelah menyikapi kasus Novanto. Terkait apakah harus mundur sebagai ketua umum atau tidak. "Kamu nurut saja keputusan pengurus pusat, yang penting daerah solid," ujarnya.
Simak juga : Setya Novanto Berencana Ajukan Gugatan Praperadilan 

Ketua DPD Golkar DIY Haryadi Suyuti menuturkan, pengurus daerah tak akan intervensi apa yang jadi keputusan pengurus pusat menyikapi kasus Novanto.

"Kami fokus kerja daerah, soal (kasus Novanto) itu menjadi kewenangan pusat, daerah solid saja," ujar Haryadi.

Haryadi pun juga menolak untuk melibatkan DPD dalam polemik Setya Novanto perlu mundur atau tidak dari kursi ketua umum Partai Golkar. "Apa sajalah yang jadi keputusan pusat, kami ikuti," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO

Video Terkait:
Setya Novanto Tersangka, Airlangga Hartarto: Golkar Berjalan seperti Biasa








Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

14 jam lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

1 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

3 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

3 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

11 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

11 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

12 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

13 hari lalu

Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

Anies Baswedan ogah mengomentari soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kepada wartawan Indonesia.


Kembali ke Tanah Air, Anies Baswedan Irit Bicara Soal Kesiapannya Jadi Capres

13 hari lalu

Kembali ke Tanah Air, Anies Baswedan Irit Bicara Soal Kesiapannya Jadi Capres

Saat berada di Singapura, Anies Baswedan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai politik yang mengusungnya.


Anies Baswedan Siap Calonkan Diri Jadi Presiden, Relawan bakal Memperjuangkan Menang

13 hari lalu

Anies Baswedan Siap Calonkan Diri Jadi Presiden, Relawan bakal Memperjuangkan Menang

KOReAN merespons sikap Anies Baswedan yang menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai politik yang mengusungnya