Tunggu Surat Penetapan, Setya Novanto: Saya Menghargai Sikap KPK  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Pada 2015 nama Setya Novanto kembali mencuat saat ribut-ribut perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, pada kasus ini Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo guna memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta saham sebesar 20 persen. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan dirinya menghormati sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Ia mengaku mendengar kabar penetapannya itu dari media massa. 

"Saya sudah ditetapkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa saya sebagai tersangka. Saya menghargai proses hukum yang ada," katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Baca:
Setya Novanto Berencana Ajukan Gugatan Praperadilan
Setya Novanto Tersangka, Kalla: Itu Konsekuensi Perbuatan Tercela

Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan akan taat terhadap proses hukum.

Selain itu, dia masih menunggu surat penetapannya sebagai tersangka dari KPK. Ia menyebut telah melayangkan surat ke KPK agar segera menyerahkan surat penetapannya.

"Setelah diterima, saya akan merenung dengan baik-baik dan berkonsultasi ke kuasa hukum dan keluarga," ujarnya. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam jumpa pers di gedung KPK, kemarin. Penetapan tersangka ini setelah mencermati fakta persidangan atas terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus e-KTP tahun 2011-2012 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. 

Setya Novanto pernah membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menerima aliran dana dari proyek e-KTP ini. "Jangan terus ada penzaliman pada saya," tuturnya. 

AHMAD FAIZ






DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

15 menit lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

33 menit lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

53 menit lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

12 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

13 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

13 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

14 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

15 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

17 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

17 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR