Cerita Ade Komarudin Sebelum Setya Novanto Tersangka E-KTP  

Reporter

Caketum Partai Golkar Ade Komarudin (kanan) dan Setya Novanto (kiri) berbincang sebelum mengikuti acara pengambilan nomor urut pemilihan Caketum Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 7 Mei 2016. Pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2016-2019 akan digelar dalam Munaslub Partai Golkar 15-17 Mei mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto, Ketua DPR, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "KPK menetapkan SN, Ketua DPR sebagai tersangka dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin, 17 Juli 2017.

Menurut Agus, KPK mencermati fakta persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman (mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) danSugiharto (mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri).

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka

Cerita soal keterlibatan Setya Novanto dalam kasus e-KTP sudah terdengar sejak beberapa tahun lalu.  Namun Setnov, sebutan Setya Novanto di Partai Golkar, selalu meyakinkan koleganya bahwa dirinya aman. Hal ini diungkapkan mantan Ketua DPR Ade Komarudin ketika menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Irman dan Sugiharto pada Kamis, 6 April 2017.

Kepada majelis hakim, Akom, panggilan Ade Komarudin menjelaskan dirinya pernah menemui Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Ketika itu, Akom menjadi Sekretaris Fraksi Golkar dan Setya Novan menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

"Saya menghadap ketum partai saat itu Aburizal Bakrie. Saya sampaikan, saya didasari info yang beredar di luar, isu, media, bisik-bisik," kata Akom di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Akom berujar berita yang ia dengar saat itu adalah mengenai keterlibatan Golkar dalam korupsi e-KTP. Namun, terus terang Akom tak yakin dengan kebenaran isu itu. Sebagai sekretaris partai, ia hanya merasa berkewajiban untuk mengingatkan pimpinan partainya.

"Saya cuma berkeinginan Abang (Ical) mengingatkan, saya takut Pak Nov (Setya) terlibat dalam masalah ini. Partai bisa bubar. Karena kalau ada aliran dana ke partai, partai bisa bubar. Sepengetahuan saya begitu. Saya enggak ingin partai ini bubar," ucap Akom.

Setelah itu, suatu hari Setya Novanto datang ke rumah Akom untuk bicara banyak hal. Salah satunya adalah isu e-KTP yang menyeret Setya dan Golkar.  "Beh,... kalau soal e-KTP aman beh, katanya ke saya. Alhamdulilah kalau aman. Berarti partai enggak bubar. Saya berkepentingan soal itu," katanya menirukan percakapannya dengan Setya.

Saat ditanya hakim Jhon Halasan Butar Butara apa maksud kata 'aman' yang diucapkan Setya Novanto, Akom juga bingung. "Mohon maaf Yang Mulia, Saya kira lebih pas  tanyakan pada Pak Nov. Tapi pemahaman saya positif thinking saja. Partai saya aman, enggak akan terganggu apa-apa," ujarnya.

Simak juga: Jadi Tersangka, Ini 5 Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP

Hakim juga sempat menanyakan maksud kalimat 'Beh, kalau soal e-KTP aman beh' kepada Setya. Namun, Setya membantah pernah mengatakannya. "Saya tidak pernah mengatakannya," ujar dia.

Kepada majelis hakim Setya bahkan tak mengaku membahas masalah proyek e-KTP ketika berkunjung ke rumah Akom. "(Soal e-KTP) tidak pernah Yang Mulia. Cuma bahas internal di fraksi dan berkaitan dengan jadwal-jadwal yang diundang, kegiatan di fraksi," kata Setya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP








Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.