Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

Reporter

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB, Musa Zainuddin. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin, menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui kuasa hukumnya, Musa menyatakan bakal mengajukan eksepsi. Musa menjadi terdakwa kasus dugaan suap anggaran proyek infrastruktur daerah di Maluku dan Maluku Utara

"Yang Mulia, kami akan ajukan eksepsi. Kami minta waktu dua minggu," kata kuasa hukum Musa, Bambang Hartono, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Baca juga: Musa Zainuddin Didakwa Terima Suap Rp7 Miliar

Hakim menolak permohonan pihak kuasa hukum Musa yang meminta waktu eksepsi selama dua pekan. Menurut hakim ketua Mas'ud, waktu dua pekan itu terlalu lama untuk menyusun nota keberatan. "Sepertinya itu terlalu lama. Seminggu saja, ya," ujar Mas'ud.

Musa didakwa menerima suap sebesar Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Suap itu diberikan agar Musa mengusulkan program aspirasi dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur Jalan Taniwei-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Waisala di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara. Program aspirasi usulan Musa itu diarahkan untuk dikerjakan PT Windhu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa. 

Program yang diusulkan Musa berupa pembangunan Jalan Taniwei-Saleman senilai Rp 56 miliar, yang dikerjakan So Kok Seng alias Aseng—Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa. Sedangkan proyek rekonstruksi Piru-Waisala, Maluku, senilai Rp 52 miliar dikerjakan Abdul Khoir.

Atas pengerjaan program aspirasi tersebut, Abdul Khoir memberikan jatah kepada Musa Zainuddin sebesar 8 persen untuk setiap proyek. Dengan demikian, uang yang diterima Musa sebesar Rp 4,48 miliar dari proyek pembangunan Jalan Taniwei-Saleman dan Rp 3,52 miliar dari proyek rekonstruksi Piru-Waisala.

MAYA AYU PUSPITASARI






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

59 menit lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

3 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

8 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.